SuaraJakarta.id - Sebanyak 7 pejabat di Provinsi DKI Jakarta Positif Corona. Mereka ketahuan positif corona setelah dilakukan tes swab.
Berdasarkan tes swab selama beberapa pekan terakhir, sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta dikonfirmasi positif COVID-19.
Mereka adalah:
- Asisten Pemerintah Setda Provinsi DKI Jakarta, Reswan W. Soewaryo;
- Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Premi Lesari;
- Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Provinsi DKI Jakarta, Hendra Hidayat;
- Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Suzy Marsitawati;
- Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasruddin;
- Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Afan Adriansyah Idris
- Ketua TGUPP, Amin Subekti.
Klaster perkantoran Covid-19 belakangan ini menjadi momok bagi masyarakat karena jumlahnya semakin bertambah. Terlebih kurva penyebaran Covid di DKI Jakarta kian hari terus meningkat.
Baca Juga:Ahli Minta Karyawan Jakarta WFH Sampai Akhir Tahun
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman, meminta Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan kembali work from home atau kerja dari rumah terhadap seluruh pegawai perkantoran non esensial.
Menurutnya, sangat baik para pekerja kantoran bekerja dari rumah sampai akhir tahun 2020. Tak hanya itu, sekolah juga diminta tak dibuka dulu hingga penghujung tahun.
"Sejak awal saya menyampaikan baik itu sekolah dan perkantoran yang tidak esensial itu bagusnya sampai akhir tahun kita lakukan kerja di rumah work from home. Karena situasi Indonesia ini rawannya ya sampai akhir tahun ini," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Jumat (28/8/2020).
Dicky memaparkan bahwa hasil studi juga mengatakan jika sekolah dan perkantoran non esensial ditutup sementara di masa pandemi terbukti bisa melandaikan penyebaran Covid-19.
"Ini akan melandai kan kurva jadi meminimalisir klaster segala macam," ungkapnya.
Baca Juga:Terpapar Corona, Novel Baswedan Awalnya Ngeluh Sakit Demam dan Batuk
Di sisi lain, ia pun meminta penerapan sanksi harus dipertegas. Selain itu, sinergitas antara Pemprov DKI dengan wilayah penyangganya harus diperkuat.
