SuaraJakarta.id - Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menanggapi perihal adanya empat kader PDI Perjuangan yang dipecat karena menolak hasil keputusan Ketum Megawati Soekarnoputri yang mengusung menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Medan.
Menurutnya, keempat kader partai banteng moncong putih yang pecat karena menolak pilihan pimpinan partai merupakan korban dari politik dinasti.
Dia menganggap suara kader yang menolak memiliki alasan karena Bobby dinilai tidak pernah berjuang dan berkeringat, namun ujug-ujug dicalonkan.
"Itu lah korban dinasti politik. Wajar jika mereka kader PDIP Medan menolak pencalonan Bobby. Karena Bobby tak pernah berjuang, berkeringat, dan berdarah-darah di partai. Itulah politik, kadang yang benar menjadi salah, yang berjuang di partai dan menolak menantu Jokowi yang dipecat," tutur Ujang dihubungi Suara.com, Rabu (2/9/2020).
Baca Juga:Dipecat Gegara Tolak Menantu Jokowi, 4 Kader PDIP Korban Dinasti Politik?
Ujang berujar, PDI Perjuangan pun mau tidak mau memang harus memecat para kader yang menyuarakan penolakan terhadap Bobby. Karena jika penolakan dibiarkan, dilematis bagi PDI Perjuangan yang hendak memenangkan Bobby sebagai wali kota Medan di Pilkada 2020.
"PDIP sendiri dalam dilema. Jika penolakan tersebut dibiarkan akan mengganggu proses pemenangan Bobby jadi wali kota Medan. Karena di saat yang sama Bobby harus menang. Itulah risiko politik, melawan dan dipecat," kata Ujang.
Ia mengatakan, tidak ada yang salah dari apa yang disuarakan kader dengan menolak kehadiran dan pencalonan Bobby. Hanya saja, penolakan mereka itu kemudian dianggap melawan keputusan DPP PDI Perjuangan di mana rekomendasi terhadap Bobby diberikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Kader yang melawan kebijakan partai dianggap indisipliner, makanya dipecat. Walaupun para kader tersebut menyuarakan kebenaran," ujar Ujang.
Lawan Perintah Megawati
Baca Juga:Tolak Menantu Jokowi yang Diusung Megawati, 4 Ketua PDIP di Medan Dipecat
PDIP telah memecat empat ketua partai di jajaran Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kota Medan, Sumatra Utara lantaran membangkang terhadap keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
