Manipulatif
Anggota DPR Fraksi PKB Luqman Hakim mengkritisi pernyataan Gatot Nurmantyo terkait kebangkitan PKI yang telah ia cium selama berdinas sebelum purna tugas.
Gatot sekaligus mengungkapkan alasan di balik Presiden Joko Widodo yang menggesernya dari jabatan panglima. Gatot berujar penyebabnya ialah karena ia menyerukan agar masyarakat kembali menonton film G30S PKI.
Menanggapi pengakuan Gatot, Luqman mendukung Jokowi terkait pemecatan Gatot apabila alasan yang diklaim eks panglima itu benar adanya. Menurut Luqman seruan menonton film G30S PKI tidak relevan karena ia menilai film tersebut hanya manipulasi.
Baca Juga:2017 Negeri Ini Riuh Ajakan Nobar Film PKI, Jokowi Respons Begini Kala Itu
"Kekuasaan itu ada batas waktunya, Jenderal! Jika sejarah ‘65 anda sederhanakan sebatas sama dengan Film G/30/S, sudah tepat Presiden mencopot anda secepatnya! Film itu manipulatif. Dua tahun menjadi panglima udah panjang lho, kok seperti tidak bersyukur gitu?" tulis Luqman melalui akun Twitter @LuqmanBeeNKRI pada (23/9/2020) seperti dikutip Suara.com.
Sementara itu Politikus PDI Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menanggapi klaim Gatot Nurmantyo terkait alasan Presiden Jokowi mencopot dirinya dari jabatan sebagai Panglima TNI.
![Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin. [DPR RI]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2015/11/25/o_1a4ut81f01vb4keq1bovvon3uca.jpg)
Hasanuddin memastikan alasan Jokowi mencopot karena memang sudah habis masa jabatan Gatot.
Anggota Komisi I DPR itu menampik alasan Gatot yang mengaitkan pencopotannya sebagai panglima disebabkan perintah untuk menonton film G30S PKI semasa Gatot menjabat.
"Tak ada hubungannya sama sekali. Yang bersangkutan (Gatot Nurmantyo,-red) memang sudah mendekati selesai masa jabatannya dan akan segera memasuki masa pensiun," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Kamis (24/9/2020).
Baca Juga:Anak DN Aidit Sarankan Gatot Nurmantyo dan 4 Berita Lain
KAMI Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo tertanggal 22 September 2020.
Surat yang terdiri dari empat halaman itu salah satunya disebarkan oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu melalui akun Twitternya @msaid_didu.
"Surat terbuka KAMI kepada Bpk Presiden terkait ancaman PKI gaya baru," tulis Said Didu menerangkan foto surat yang diunggahnya, Kamis (24/09/2020).
Surat tersebut, ditandatangani oleh Presidium KAMI di antaranya Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab dan Din Syamsudin.
Pada bagian pertama surat terbuka itu, KAMI menjabarkan sejarah kelam yang pernah dilalui bangsa Indonesia yakni peristiwa Madiun 1948 serta peristiwa 30 September 1965.
