SuaraJakarta.id - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri karena menganggap anak muda alias milenial hanya bisa berdemo hingga berujung perusakan kini menjadi sorotan sejumlah pihak.
Terkait hal ini, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos pun berpesan kepada Megawati agar membuka memori lamanya.
Hal yang dimaksud Nining adalah ketika momen Megawati memprotes adanya kenaikkan harga BBM pada 2008 atau ketika SBY menjabat sebagai presiden.
Megawati bahkan ketika itu sempat bercucuran air mata karena mengaku sedih melihat kondisi rakyat. Air mata Megawati tumpah di acara Rakernas PDI-P di Makassar.
Baca Juga:Demo Disusupi Provokator, Demokrat: Megawati Tak Boleh Asal Tuduh Milenial
Menurut Nining, Megawati semestinya berkaca dengan kejadian 22 tahun silam tersebut. Bukan justru setelah menjadi partai penguasa melarang atau mendiskreditkan gerakan mahasiswa, pelajar, buruh dan elemen masyarakat lain yang melakukan aksi demonstrasi menolak Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja.
"Ingat dong ketika mereka juga bagaimana mengkritik rezim SBY menaikkan harga BBM sampai nangis-nangis dan bagaimana membuat empati. Kenapa ketika mereka berkuasa orang tidak lagi boleh mengkritik dan turun ke jalan. Ini menunjukkan otoriterisme kembali di negeri kita," kata Nining saat dihubungi Suara.com, Kamis (29/10/2020) malam.
Nining menjelaskan kepada Megawati, bahwa alasan mahasiswa, pelajar, buruh, petani dan sejumlah elemen masyarakat lainnya belakang ini turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi lantaran aspirasi mereka tidak didengar oleh Pemerintah dan DPR. Terlebih, regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan DPR juga dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
"Dikritik itu karena para pemimpin melahirkan berbagai macam regulasi yang tidak berpihak pada rakyat, mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, serta ditambah lagi ruang demokrasi semakin terjadi kemunduran. Itu realita yang kita hadapi," jelas Nining.
Nining menilai jika Pemerintah dan DPR tak ingin mendapat kritik maka semestinya membuat regulasi yang berpihak kepada rakyat. Bukan justru melarang atau menggembosi gerakan rakyat yang menolak regulasi dan kebijakan yang merugikan.
Baca Juga:Mahasiswa Balas Megawati: Berapa Banyak Kerusakan Alam Akibat Penguasa
"Kalau Pemerintah tidak boleh dikritik atau didemonstrasi ya bikin dong regulasi yang berpihak kepada rakyat, bukan kemudian semakin merusak rakyat," kata dia.
"Kenapa kemudian saat ini anak muda turun ke jalan karena dia juga berpikir tentang persoalan bagaimana nasibnya ke depan dan nasib bangsa," sambung Nining.
Megawati sebelumnya menyoroti demonstrasi yang digelar mahasiswa, pelajar, buruh dan elemen masyarakat lainnya menolak Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta dan sejumlah daerah lain hingga berujung ricuh.
Putri mendiang Presiden pertama RI Soekarno itu mempertanyakan urgensi mereka melakukan aksi demonstrasi. Sebab, menurut dia, pihak-pihak yang merasa tidak setuju dengan aturan tersebut bisa menyampaikan aspirasinya melalui DPR.
"Kurang apa saya bilang pada mereka yang mau demo-demo, ngapain sih kamu demo-demo. Kalau tak cocok, pergi ke DPR. Di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat. Itu terbuka bagi aspirasi," kata Megawati saat peresmian sejumlah kantor PDIP secara virtual dari kediamannya di Teuku Umar, Jakarta, Rabu (28/10).
Selain itu, Megawati juga menyoroti terkait adanya perusakan fasilitas umum di tengah-tengah aksi demonstrasi. Menurut dia, apa yang dilakukan itu telah merugikan keuangan negara.
"Masya Allah, susah-susah bikin halte-halte Transjakarta, enak aja dibakar, emangnya duit lo? Ditangkap tak mau, gimana ya. Aku sih pikir lucu banget nih Republik Indonesia sekarang," kata dia.
