SuaraJakarta.id - DPRD DKI Jakarta menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pada Jumat (18/12) sampai Selasa (22/12) di Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan mengenai Badan Kehormatan DPRD DKI.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz yang turut ikut dalam pelatihan itu mengatakan, Bimtek ini juga di memperi pemahaman mengenai hal-hal mendasar anggota dewan seperti tugas, fungsi, dan kode etik. Menurutnya kegiatan ini penting terlebih banyak anggota DPRD yang notabene masih baru pertama kali terpilih.
"Bimtek rutin sih anggota dewan mengenai badan kehormatan. Fungsi-fungsinya, tugasnya, wewenangnya apa. Termasuk kode etik ya," ujar Aziz saat dihubungi, Selasa (22/12/2020).
Belum lama ini, sebagian besar anggota DPRD mencueki fraksi PSI saat rapat paripurna dengar pandangan umum. Alasannya, PSI dinilai tidak bisa komitmen pada hasil rapat dan malah merubah sikap ketika paripurna.
Baca Juga:Lagi Bimtek di Semarang, Anggota DPRD DKI dari PKS Positif Covid-19
Kejadian ini mengacu pada sikap PSI yang mendadak menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam APBD 2021. Padahal, PSI selaku fraksi paling muda di periode saat ini dinilai sudah menyepakati kenaikan RKT pada saat rapat pembahasan.
Kendati demikian, Aziz menyebut di kelas Bimteknya tidak menyinggung langsung masalah PSI itu. Namun, ia menyebut saat ini banyak anggota dewan baru yang belum paham tugas dan fungsinya.
"Kan anggota dewan sekarang banyak yang baru ya. Banyak yang belum paham juga tugas dan fungsinya," tuturnya.
Perubahan sikap PSI mengenai RKT itu dinilai terjadi karena intervensi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai itu. Sebab anggota fraksi mengaku mendapatkan instruksi untuk menolak rencana tersebut.
Aziz menjelaskan dalam Bimtek diajarkan soal hubungan fraksi dengan partainya. Menurut yang diajarkan dalam Bimtek, fraksi seharusnya lebih mendengar suara rakyat ketimbang partai sendiri.
Baca Juga:Maafkan Guru Pencatut Nama Mega, Ketua DPRD DKI Bakal Lapor ke Megawat
"Jadi kan intinya anggota dewan dipilih oleh rakyat, ketika dia menjadi wakil rakyat, maka yang harus diutamakan itu rakyat bukan partai," pungkas Aziz.
