SuaraJakarta.id - Isu reshuffle kabinet di Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kembali menguat di kalangan publik.
Terlebih kursi pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Sosial masih kosong.
Diketahui, pucuk pimpinan di dua kementerian tersebut dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Eks Menteri KKP Edhy Prabowo terjerat kasus korupsi suap benih lobster. Sedangkan eks Menteri Sosial Juliari P. Batubara dijerat dalam kasus korupsi penyaluran bansos Corona se-Jabodetabek tahun 2020.
Baca Juga:STOP PRESS! Resmi, Ini 6 Menteri Baru Jokowi
Terkait isu reshuffle kabinet Jokowi, akar hukum Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, berharap Jokowi agar dapat lebih selektif memilih sosok yang mengisi dua kursi menteri yang kosong tersebut.
"Reshufle diharapkan dilakukan lebih selektif. Sehingga tidak terulang kasus menteri yang ditangkap KPK," ucap Suparji kepada Suara.com, Selasa (22/12/2020).
Maka itu, Suparji meminta Jokowi lebih memilih dari kalangan profesional untuk mengisi pos menteri. Tidak lagi untuk memilih dari kalangan elite parpol (partai politik).
"Lebih baik lebih mengedepankan aspek integritas dan profesionalitas daripada proporsionalitas kepartaian," ucap Suparji
Menurut Suparji, Jokowi harus segera melakukan reshuffle kabinet untuk mengisi dua kursi menteri yang kosong tersebut.
Baca Juga:Resmi Gantikan Juliari Batubara Sebagai Mensos, Ini Profil Tri Rismaharini
"Mengingat ada dua menteri yang mundur karena kasus di KPK. Maka ada urgensi untuk menggantikannya," tutup Suparji
Pemanggilan Calon Menteri
Sebelumnya Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan adanya pemanggilan calon menteri pada hari ini untuk diperkenalkan kepada masyarakat, sebelum dilantik.
"Besok. Tentunya akan diperkenalkan kepada publik oleh Bapak Presiden," ujar Heru saat dikonfirmasi wartawan, Senin (21/12/2020) malam.
Namun Heru enggan menyebut persis waktu pertemuan Jokowi dengan para calon menteri.
Ia memastikan, pemanggilan kepada para calon menteri menyesuaikan agenda Presiden Jokowi.
