alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Kurang Anggaran, Jadi Alasan Pemprov DKI Terhambat Atasi Banjir

Dwi Bowo Raharjo Sabtu, 06 Maret 2021 | 09:11 WIB

Kurang Anggaran, Jadi Alasan Pemprov DKI Terhambat Atasi Banjir
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin (21/12/2020). [ANTARA/Livia Kristianti]

Pemprov DKI membutuhkan waktu menunggu proses sengketa lahan bisa diselesaikan terlebih dahulu.

SuaraJakarta.id - Kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan belum mampu membuat Jakarta terbebas dari banjir. Salah satu perseoalannya kini karena keterbatasan anggaran untuk pembebasan lahan.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Riza mengatakan terdapat dua hambatan utama dalam melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai sebagai upaya mengatasi banjir.

"Satu, masalahnya banyak yang bersengketa, masih di pengadilan," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (5/3/2021) malam.

Riza menuturkan, Pemprov DKI membutuhkan waktu menunggu proses sengketa lahan bisa diselesaikan terlebih dahulu, sebelum melakukan pembebasan lahan.

Baca Juga: Anies 4 Kali Bersurat ke DPRD Jual Saham PT Delta, Tapi Tak Pernah Digubris

Hambatan kedua, lanjut dia, yakni terbatasnya anggaran untuk melakukan pembebasan lahan di wilayah DKI Jakarta.

"Kedua masalah anggarannya, kami kan punya keterbatasan," imbuhnya.

Kekinian kata Riza, Pemprov DKI sudah menganggarkan sampai dengan tahun 2024 sekitar Rp 5 triliun hanya untuk pembebasan lahan bagi pekerjaan normalisasi di aliran Sungai Ciliwung.

Apabila dibandingkan dengan daerah lain, lanjut dia, anggaran tersebut masih jauh lebih besar.

Ia memberi contoh pembebasan lahan dan waduk di Ciawi dan Sukabumi, Jawa Barat yang menelan sekitar Rp 1,3 triliun, namun sudah mendapatkan waduk berkapasitas besar.

Baca Juga: Beda dengan Wagub DKI, Anies Diklaim Izinkan Main Skateboard di Trotoar

"Angka sebesar itu buat pembebasan lahan di Jakarta tidak cukup. Kami anggarkan sampai 2024 tidak kurang Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan saja. Untuk normalisasi, belum yang lain-lain. Itu pun baru Ciliwung, belum sungai lain," katanya.

Sementara itu, anggaran yang dibutuhkan untuk membuat konstruksi di aliran sungai atau "sheet pile" jauh lebih murah yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 370 miliar.

Ia menargetkan hingga tahun 2022, pembebasan lahan di aliran Sungai Ciliwung sudah bisa dirampungkan dan memerlukan dukungan dari DPRD DKI dan Pemerintah Pusat.

Namun, ia belum merinci daerah mana yang akan dilakukan pembebasan lahan untuk mengatasi banjir karena memerlukan beberapa tahapan.

Adapun beberapa aliran sungai yang menjadi perhatian misalnya Kali Pesanggrahan, Sunter, Angke, atau Ciliwung.

"Semua tentu ada tahapannya, menjadi perhatian, tapi ada prioritasnya," katanya.

Pembebasan lahan sekitar 7,6 kilometer atau sekitar 3 kilometer kata Riza, untuk masing-masing sisi kanan dan kiri Sungai Ciliwung sudah dirampungkan.

Sehingga pengerjaan untuk pemasangan "sheet pile" sudah bisa dilakukan yang diharapkan rampung akhir 2021.

Dengan begitu, diperkirakan pembebasan lahan di Ciliwung yang belum terealisasi mencapai sekitar 10 kilometer.

Politikus Partai gerindra itu menyebut alokasi anggaran untuk penanganan banjir di DKI Jakarta tiap tahun terbilang besar yang berkisar 20 persen dari belanja modal, atau sekitar Rp2 triliun dari belanja modal mencapai Rp9-10 triliun. (Antara)

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait