SuaraJakarta.id - Wacana Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang mau mengimpor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini mendapat kritikan dari partai penguasa, PDIP. Rencana Lutfi untuk mengimpor beras itu dianggap menjadi beban Presiden Joko Widodo.
"PDI Perjuangan mengingatkan agar menteri sebagai pembantu presiden jangan menjadi beban presiden (Jokowi)," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (22/3/2021).
Menurut Hasto, tindakan Lutfi yang mau mengimpor beras itu tak sejalan dengan seruan Jokowi kepada rakyat untuk membenci produk-produk asing.
"Memaksakan impor beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri," ungkapnya.
Baca Juga:Politisi Gerindra Arif Poyuono Soal Impor Beras, Bukan Salah Mendag?
Lebih lanjut, Hasto menyinggung soal adanya cara berpikir pragmatis untuk melanggengkan segala cara meraup keuntungan dalam kebijakan impor. Menurutnya, cara berpikir tersebut harus ditinggalkan.
"Diperlukan cara berpikir baru yang disertai dengan langkah strategis yang konsisten agar kita bisa membalik keadaan dari importir menjadi eksportir beras," tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah petani dari sentra produksi padi mulai merasakan harga jual gabah kering panen anjlok di tengah wacana impor beras 1,5 juta ton.
Kebijakan yang digulirkan pemerintah menjelang panen raya disebut petani 'menyakitkan'.
Sementara itu, pemerintah tetap menggulirkan impor beras dengan dalih sebagai pengaman pangan di masa pandemi hingga 2021.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor menyebut kebijakan ini tak masuk akal karena sejumlah indikasi menunjukkan produksi padi tahun 2021 akan meningkat.
Baca Juga:Ferdinand Hutahaean: Jika Memang Cukup, Tolak Impor Beras
