SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan kemungkinan tentang kembali diberlakukannya aturan ganjil-genap (gage) kendaraan bermotor. Kebijakan ini sudah lama dihilangkan karena Pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan gage bisa kembali diterapkan jika kebijakan penanganan dan pencegahan Covid-19 di Jakarta berjalan optimal.
Kebijakan yang dimaksud di antaranya adalah masifnya gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan 3T (tracing, testing, treatment).
“Setelah kedua upaya itu kita bisa lihat ada keberhasilan, maka sektor transportasi bisa mengimbangi dengan kebijakan ganjil genap,” ujar Syafrin dalam diskusi virtual, Rabu (2/6/2021).
Baca Juga:Pemberlakuan Ganjil-Genap, Polda Metro Usul Dimulai dari Jalan yang Kerap Macet
Selain itu, penerapan gage juga mempertimbangkan perkembangan kasus Covid-19 di ibu kota. Pelaksanaannya pun juga tidak bisa langsung seperti dulu, harus dilakukan secara bertahap.
“Kita lihat dulu bagaimana tren kasus positif di Jakarta, bahkan di Jabodetabek secara utuh. Kemudian kita masuk dalam usulan pelonggaran dari sisi penerapan ganjil genap,” ujarnya.
Lalu, jika ingin diterapkan, belum tentu ruas jalan yang disasar adalah 25 jalan seperti sebelumnya. Sebab, pihaknya kembali harus mengidentifikasi ruas jalan yang menjadi destinasi atau tujuan dari pengendara mobil pribadi.
“Untuk mengetahui destinasi tentu kami sudah memiliki data-data akurat pelaku perjalanan, sehingga bisa kami identifikasi prioritas penerapan ganjil genap itu di mana, dan kami akan melakukan penguatan di angkutan umumnya,” ucapnya.
Menurutnya dengan menambah kapasitas angkutan umum pada LRT, Transjakarta, dan MRT, maka gage akan bisa kembali diterapkan untuk menampung penumpang yang beralih dari kendaraan pribadi. Namun tentunya perlu ada pertimbangan terkait kondisi Covid-19 sekarang ini.
Baca Juga:Jakarta Macet, Polda Belum Bahas Soal Penerapan Kembali Kebijakan Gage
“Tapi satu hal, jangan dilihat dari sisi sektor transportasi saja tetapi harus dilihat juga di sisi sebelah upaya pemerintah yang demikian masifnya melakukan penanganan dan pencegahan Covid-19,” katanya.
