SuaraJakarta.id - Wagub DKI Ahmad Riza Patria menyebut Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial tunai atau BST PPKM Darurat bagi warga Jakarta.
Namun demikian, Wagub DKI mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk mulai menyalurkan BST PPKM Darurat tersebut.
Pasalnya, lanjut Wagub DKI, sebagian dana BST diberikan oleh pemerintah pusat.
"Kami masih menunggu kebijakan pemerintah pusat, kita ikut," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/7/2021).
Baca Juga:Mensos Pastikan Layanan Dapur Umum Siap Dukung PPKM Darurat
Riza menilai di masa PPKM Darurat ini seharusnya masyarakat mendapatkan bansos dalam bentuk uang, bukan sembako. Dengan demikian maka akan membantu perputaran roda ekonomi warga.
"Ya lebih baik tunai," tuturnya.
Anggaran BST PPKM Darurat
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal menyalurkan BST kepada warga di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Dalam hal ini, Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 623 miliar untuk BST PPKM Darurat.
Baca Juga:PPKM Darurat, Bandara Radin Inten II Batasi Jam Operasional
Hal itu dikatakan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. Ia mengaku sudah mendapatkan konfirmasi dari Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Premi Lesari dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri mengenai kesiapan Pemprov menyalurkan BST PPKM Darurat ini.
"Jadi saya komunikasi sama bu Premi, katanya confirmed pak (BST) dua bulan, pemerintah pusat mintanya dua bulan. mulainya kapan? 'Oh iya pak sedang persiapan' gitu," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (13/7/2021).
Saat sudah disalurkan nanti, Mujiyono menyebut masyarakat akan mendapatkan jatah Rp 300 ribu. Karena dibagikannya langsung dua tahap, maka uang yang bakal diterima adalah Rp 600 ribu.
"Jadi Rp 600 ribu ya," jelasnya.
Mujiyono menjelaskan, anggaran untuk BST PPKM Darurat didapatkan dari pengalihan dana (refocusing) sejumlah program yang dianggap bukan prioritas di masa pandemi COVID-19 ini. Misalnya seperti rehabilitasi panti sosial dan sekolah.
"Rehab panti di-drop. Terus rehab sekolah, jadi gak prioritas, jadi dapatlah angka sekian banyak, salah satunya buat BST Rp 623 miliar," katanya.
Politisi Demokrat itu menyebut anggaran Rp 623 miliar itu disiapkan hanya untuk warga Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.
Sebab seperti penyaluran BST sebelumnya, Pemprov DKI hanya mendistribusikan bantuan ke dua wilayah itu.
Sementara untuk wilayah sisanya di Jakarta Selatan, Pusat, Utara, dan Barat akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat.
Karena itu, untuk waktu pencairan kepada masyarakat, Mujiyono belum bisa memastikannya. Sebab Anies masih menunggu kesiapan dari pemerintah pusat.
"(Jakarta) Timur sama kepulauan seribu itu kan yang BST itu sudah ready-nya dibagiin Bank DKI. Cuma kan harus nunggu wilayah lain dulu biar barengan. Begitu ditanya wilayah lain gimana, katanya masih ada hal teknis yang mesti diselesaikan pemerintah pusat," pungkasnya.
