SuaraJakarta.id - Wagub DKI Ahmad Riza Patria menyebut Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial tunai atau BST PPKM Darurat bagi warga Jakarta.
Namun demikian, Wagub DKI mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk mulai menyalurkan BST PPKM Darurat tersebut.
Pasalnya, lanjut Wagub DKI, sebagian dana BST diberikan oleh pemerintah pusat.
"Kami masih menunggu kebijakan pemerintah pusat, kita ikut," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/7/2021).
Baca Juga:Mensos Pastikan Layanan Dapur Umum Siap Dukung PPKM Darurat
Riza menilai di masa PPKM Darurat ini seharusnya masyarakat mendapatkan bansos dalam bentuk uang, bukan sembako. Dengan demikian maka akan membantu perputaran roda ekonomi warga.
"Ya lebih baik tunai," tuturnya.
Anggaran BST PPKM Darurat
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal menyalurkan BST kepada warga di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Dalam hal ini, Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 623 miliar untuk BST PPKM Darurat.
Baca Juga:PPKM Darurat, Bandara Radin Inten II Batasi Jam Operasional
Hal itu dikatakan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. Ia mengaku sudah mendapatkan konfirmasi dari Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Premi Lesari dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri mengenai kesiapan Pemprov menyalurkan BST PPKM Darurat ini.
"Jadi saya komunikasi sama bu Premi, katanya confirmed pak (BST) dua bulan, pemerintah pusat mintanya dua bulan. mulainya kapan? 'Oh iya pak sedang persiapan' gitu," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (13/7/2021).
Saat sudah disalurkan nanti, Mujiyono menyebut masyarakat akan mendapatkan jatah Rp 300 ribu. Karena dibagikannya langsung dua tahap, maka uang yang bakal diterima adalah Rp 600 ribu.
"Jadi Rp 600 ribu ya," jelasnya.
Mujiyono menjelaskan, anggaran untuk BST PPKM Darurat didapatkan dari pengalihan dana (refocusing) sejumlah program yang dianggap bukan prioritas di masa pandemi COVID-19 ini. Misalnya seperti rehabilitasi panti sosial dan sekolah.
"Rehab panti di-drop. Terus rehab sekolah, jadi gak prioritas, jadi dapatlah angka sekian banyak, salah satunya buat BST Rp 623 miliar," katanya.
