SuaraJakarta.id - Sebanyak 61,7 persen dari total 1.200 responen mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Hal itu berdasarkan hasil survei yang dirilis Center for Political Communication Studies (CPCS) pada, Rabu (20/10/2021).
Temuan itu, menurut Direktur CPCS Tri Okta, menunjukkan dukungan publik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang pada Rabu memasuki tahun kedua.
“Bersama dengan berangsur pulihnya pandemi COVID-19 di Tanah Air, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi cukup tinggi mencapai 61,7 persen,” kata Tri dalam keterangan tertulis.
Baca Juga:Survei Pilpres 2024: Ganjar Pranowo Teratas
Tri menyebutkan sekitar 33,5 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Sementara 4,8 persen menjawab tidak tahu atau memilih tidak menjawab pertanyaan.
Tri berpendapat tingginya angka kepuasan terhadap Jokowi-Ma’ruf disebabkan salah satunya oleh kinerja pemerintah menanggulangi pandemi.
“Pascagelombang kedua yang puncaknya berlangsung pada Juli 2021, kasus aktif COVID-19 mulai turun,” kata Tri Okta.
Ia menerangkan situasi itu kemudian mulai membaik ditandai dengan turunnya level pembatasan di berbagai kota dan kabupaten, termasuk di DKI Jakarta.
“Pemerintah harus mempertahankan momentum pemulihan pandemi ini untuk memperbaiki ekonomi dengan tidak mengurangi kesiagaan atas prediksi bakal munculnya gelombang ketiga pada akhir tahun,” papar Tri Okta.
Baca Juga:Jika Pilpres Digelar Saat Ini, Dua Nama Ini Bakal Bersaing Sengit Rebutan Kursi RI-1
Karena itu, ia mendorong pemerintah konsisten mengejar target vaksinasi 2 juta dosis per hari dan tetap menjaga penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat.
Di samping itu, Direktur CPCS meminta pemerintah memperhatikan berbagai keberatan dan kritik warga terhadap kebijakan. Alasannya, keterbukaan terhadap kritik merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kinerja.
CSPS menggelar survei mengenai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pada 5-15 Oktober 2021.
Survei yang melibatkan 1.200 responden itu dilakukan lewat wawancara tatap muka dengan metode pemilihan acak. Para responden itu tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
