![Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth saat memeriksa sumur resapan di Jakarta. [Dok. Hardiyanto Kenneth]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/12/09/36255-anggota-dprd-dki-jakarta-dari-fraksi-pdip-hardiyanto-kenneth.jpg)
Menurutnya, kontraktor sifatnya hanya pengerjaan teknis saja dan tidak mungkin melakukan kajian sumur resapan, mengingat waktu yang tidak mencukupi dan berkejaran dengan target penyelesaian, serta kurangnya pemahaman wilayah mana yang boleh dan tidak dipasang infrastruktur tersebut.
Karena itu, tegasnya, proyek apapun yang akan dilakukan harus betul-betul mempunyai perencanaan yang sangat matang, tujuannya, jelas petanya, serta kajian analisisnya sehingga hasilnya tepat sasaran.
"Kalau tidak ada perencanaan serius, uang rakyat bisa terbuang sia-sia serta kenyamanan masyarakat juga akan terganggu," tutur Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDIP DKI Jakarta itu.
Anggaran Sumur Resapan Dicoret
Baca Juga:Kerap Bermasalah, Kenneth DPRD DKI: Perencanaan Sumur Resapan Tak Matang
Sebelumnya, sumur resapan merupakan salah satu program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengantisipasi banjir. Pada 2021, dia menargetkan membangun 25.647 titik sumur resapan.
Sampai dengan 27 Oktober 2021, Pemprov DKI sudah membangun 12.482 titik sumur resapan. Program ini semula akan dilanjutkan pada 2022 dan sudah diajukan anggaran Rp 322 miliar untuk membangun 26.000 sumur resapan, kemudian dikurangi menjadi Rp 120 miliar pada pembahasan di Komisi D.
Namun, usulan anggaran itu ditolak DPRD DKI di Banggar Besar hingga akhirnya anggaran program sumur resapan tersebut dicoret dari anggaran 2022.
