SuaraJakarta.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai usulan Panitia Khusus atau Pansus Sumur Resapan oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta belum diperlukan.
"Pansus itu hak teman-teman di DPRD, hanya menurut saya Pansus sumur resapan rasanya belum diperlukan," kata Riza di Jakarta, Rabu (15/12/2021).
Riza mempersilahkan anggota DPRD untuk melakukan dialog dengan Dinas terkait, jika diperlukan bisa temui kontraktornya dan melihat di lapangan langsung agar bisa dicarikan solusi terbaik.
Lebih lanjut, Riza menegaskan bahwa hadirnya sumur resapan dapat mengurangi bahkan sampai menghilangkan genangan atau potensi banjir mengingat salah satu fungsi dari infrastruktur tersebut adalah untuk menjadi penampung air.
Baca Juga:Ajukan Revisi UU Pemprov DKI karena Pemindahan Ibu Kota, Wagub: Biar Jakarta Tetap Eksis
"Faktanya di banyak tempat seperti Karanganyar, Fatmawati dan tempat lain tadinya ada genangan dan ada banjir, tapi sekarang tidak lagi," ujarnya.
Politisi Gerindra tersebut menyampaikan persoalan sumur resapan tidak bisa dilihat kasus per kasus, namun harus secara umum karena menurutnya dengan kehadiran sumur resapan akan sangat membantu terhadap persoalan genangan banjir.
"Terkait masih ada yang belum sempurna pengerjaannya, tugas dinas SDA (sumber daya air) untuk memastikan kontraktor yang diberi tugas melaksanakan sebaik-baiknya. Kalau tidak, tentu akan ada sanksi," tutur Riza.
Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pembentukan Pansus Sumur Resapan, setelah diakui mereka bahwa banyak aduan masyarakat yang masuk terkait pembangunan infrastruktur ini bermasalah.
"Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur Anies Baswedan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai, hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Sumur Anies Rp400 miliar resahkan warga," kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian.
Baca Juga:Wagub DKI: Pansus Sumur Resapan Belum Diperlukan
Justin mengatakan data pembangunan sumur resapan tidak terbuka dan Pemprov DKI Jakarta menurutnya menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan.
- 1
- 2
