SuaraJakarta.id - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan pembelajaran tatap muka 100 persen karena masih banyak pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di sekolah.
Sekretaris P2G DKI Jakarta, Abdul Rahman mengatakan, pengawasan dari pemerintah daerah, Satgas Covid-19, dan pemerintah pusat terhadap penegakan prokes di sekolah masih kurang.
"Kami meminta Dinas Pendidikan atau Satgas melakukan Sidak. Saya yakin, misalnya Disdik DKI atau Satgas Covid-19 DKI sidak ke sekolah-sekolah, akan banyak menemukan pelanggaran SKB 4 Menteri," kata Abdul, Rabu (12/1/2022).
Menurutnya, Disdik seharusnya tidak hanya menerima laporan tertulis saja. Namun kudu langsung turun ke sekolah-sekolah untuk memastikan.
Baca Juga:P2G Sebut Banyak Sekolah Langgar Prokes: Kantin Buka Hingga Main Tik-tok Tanpa Masker
Dia menyarankan Satpol PP, Tim Satgas, atau aparat lainnya melakukan penyisiran dan pengawasan di jam-jam krusial siswa pulang sekolah, sekitar pukul 12-13 siang.
"Sebagai tindakan preventif, supaya anak-anak tidak menularkan atau tertular karena mereka nongkrong sepulang sekolah," imbuh guru SMK ini.
P2G mengkritik pihak Satgas Covid-19 sekolah yang kebanyakan hanya aktif saat jam datang dan pulang sekolah saja. Seharusnya, di sela-sela waktu tersebut tim juga aktif mengontrol secara bergantian.
"Guru piket juga jangan hanya pasif, harus berkeliling di sekitar area sekolah, memantau kegiatan olahraga atau tamu yang masuk termasuk pengantar siswa. Saat istirahat bagaimana, disiplin prokes atau nggak," ucapnya.
P2G mencatat masih banyak pelanggaran seperti kerumunan siswa saat antre periksa suhu, kantin sekolah yang buka diam-diam, ventilasi udara kelas yang minim, hingga siswa yang asik main sosial media tanpa masker.
Baca Juga:Selama PTM, Satpol PP Kota Solo Temukan 89 Siswa Langgar Prokes Covid-19
"Untuk kebutuhan scan barcode anak-anak membawa HP. Ternyata mereka main tiktok di dalam kelas tanpa menggunakan masker. Nah, hal-hal semacam ini perlu dievaluasi. Itulah diantara alasan P2G meminta PTM 100 persen dilakukan secara bertahap," tutur Abdul.
P2G berharap PTM 100 persen dilakukan secara bertahap, mulai dari 50 persen ke 70 persen dan hingga 100 persen jika semua warga sekolah siap berkegiatan dengan prokes ketat.
"50 persen dulu, dua minggu berikutnya naik 75 persen, dua minggu berikutnya kalau evaluasinya aman, tidak ada klaster, warga sekolah taat dengan prokes, baru bisa 100 persen," tutur Iman.
Selain itu, P2G meminta pemerintah agar meningkatkan vaksinasi anak usia 6-11 tahun, termasuk melakukan vaksinasi booster bagi guru dan tenaga kependidikan.
