AHY: Rencana Penundaan Pemilu 2024 Sebuah Pemufakatan Jahat

Menurut AHY, dengan penundaan Pemilu 2024 berarti nantinya akan mengamandemen konstitusi.

Rizki Nurmansyah
Selasa, 15 Maret 2022 | 19:48 WIB
AHY: Rencana Penundaan Pemilu 2024 Sebuah Pemufakatan Jahat
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pelantikan pengurus DPD Demokrat DKI Jakarta dan Maluku di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022). [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih]

SuaraJakarta.id - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak para politisi untuk mengakhiri wacana penundaan Pemilu 2024. Ini lantaran penundaan tersebut bisa mencederai demokrasi.

Di samping itu, AHY menyatakan, penundaan Pemilu 2024 merupakan bagian dari pemufakatan jahat yang hanya ingin melanggengkan kekuasaan.

Hal itu disampaikan AHY dalam pelantikan pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta dan Maluku di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022).

"Rencana penundaan atau pembatalan Pemilu 2024, jadi begini bapak ibu, kita melihat bahwa ini adalah sebuah pemufakatan jahat," ujar AHY.

Baca Juga:Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Yahya Cholil Staquf: PBNU Akan Terima Apa Pun Keputusan Pemerintah

Menurut AHY, dengan penundaan Pemilu 2024 berarti nantinya akan mengamandemen konstitusi.

Cara ini, disebutnya hanya akan mengkhianati reformasi yang sudah berjalan selama ini.

"Jangan permainkan konstitusi, memang konstitusi bukan kitab suci tetapi juga jangan dipermainkan," tutur AHY.

Ia juga membantah klaim Menko Marives, Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut memiliki big data mayoritas masyarakat ingin penundaan pemilu dilakukan.

Menurutnya jika merujuk opini di media sosial, maka bisa saja direkayasa seperti membayar buzzer atau pendengung dan sejenisnya.

Baca Juga:Soal Big Data 110 Juta Warga Dukung Pemilu 2024 Ditunda, Gus Jazil PKB: Kalau Pak Luhut Baik Hati, Bagilah Kami Datanya

"Big data, katanya banyak sekali di jagat maya, dicek dong harusnya kan, dari Twitter yang aktif cuma 10 ribu-an atau hanya 0,005 persen, itu pun sekali lagi belum tentu suara organik. Artinya adalah, sekali lagi, rakyat yang mana?" ujarnya.

"Kalau kemudian direkayasa sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaan, ini yang tidak benar," pungkas AHY.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini