SuaraJakarta.id - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah adanya dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk Partai Golkar, PAN, dan PPP.
Ngabalin menegaskan Jokowi masih fokus pada penanganan pandemi Covid-19 serta berbagai agenda strategis nasional selama masa jabatan kepresidenan yang diembannya.
"Tidak ada (dukungan), yang pasti sekarang Presiden punya konsentrasi full terhadap pembenahan terkait dengan masalah-masalah yang belum selesai, terutama pandemi Covid-19," kata Ngabalin saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/5/2022).
Menurut dia, ketua umum ketiga partai politik tersebut diperkenankan melakukan langkah politis dengan membentuk koalisi sesuai kewenangan mereka.
Baca Juga:Perintah Jokowi, Pemerintah Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah
Presiden, kata Ngabalin, akan tetap konsentrasi pada penyelesaian program strategis nasional selama dua tahun terakhir sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
![Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PPP Suharso Monoarfa gelar pertemuan bahas kerja sama dan kemungkinan koalisi pada Pilpres 2024 mendatang di Rumah Heritage Jakarta pada Kamis (12/5/2022) malam. [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/05/12/59332-ketum-partai-golkar-airlangga-hartarto-ketum-pan-zulkifli-hasan-dan-ketum-ppp-suharso-monoarfa.jpg)
"Bahwa ketua-ketua umum partai kemudian memainkan peran-peran dengan cara dan teknis yang mereka lakukan, it's ok, itu partai politik punya kewenangan," katanya.
Diketahui, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu usai pertemuan ketua umum ketiga partai itu, yaitu Airlangga Hartarto, Suharso Monoarfa, dan Zulkifli Hasan, di Jakarta, Kamis (12/5/2022).
"Bersatu", yang menjadi nama koalisi itu, merupakan gabungan dari nama logo masing-masing partai, yaitu Beringin (Golkar), Surya atau matahari (PAN), dan Baitullah atau ka'bah (PPP). Koalisi itu secara resmi dibentuk untuk menghadapi Pemilu Serentak 2024.
Baca Juga:Soal Usulan 3 Nama Penjabat Gubernur Jakarta Pengganti Anies, Ngabalin: Presiden Belum Ada Update
