SuaraJakarta.id - Ketua DPP PKB Daniel Johan berharap kebijakan pemerintah yang akan menaikkan tarif masuk kawasan wisata Candi Borobudur tidak membebani umat Budha.
"Visi Pak Luhut secara prinsip baik tapi jangan hantam kromo. Umat Buddha itu masih banyak orang desa dan tidak mampu, kasihan sekali mereka jadi tidak bisa melakukan penghormatan kepada Guru Agung mereka," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Candi Borobudur sangat sakral bagi umat Buddha, dan kesakralan serta kesucian Candi Borobudur diakui umat Buddha dunia.
"Sementara Borobudur bagi umat Buddha itu sesuatu yang sangat amat sakral seperti sahabat muslim terhadap Kabah. Borobudur adalah mandala terbesar dunia yang sakral dan disucikan umat Buddha dunia," ujarnya.
Baca Juga:TWC Dukung Upaya Konservasi Candi Borobudur
Karena itu dia mendorong rencana kenaikan tarif masuk Candi Borobudur menggandeng sejumlah pihak seperti ilmuwan maupun pimpinan umat Budha.
Anggota Komisi IV DPR itu berharap kebijakan tersebut harus memikirkan hak ibadah umat Buddha, karena pembatasan memang perlu dilakukan tapi pemerintah harus lakukan konsultasi dengan para sangha pimpinan ulama umat Budha dan para ahli arkeologi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, mengatakan, mereka membuka peluang mengkaji kembali tarif Rp 750.000 bagi wisatawan domestik untuk naik hingga ke area stupa Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
Ia mengatakan dirinya menyadari kekhawatiran dan masukan yang muncul dari masyarakat mengenai tarif untuk turis lokal yang dianggap terlalu tinggi.
"Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu, nanti saya akan minta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan. Saya sampaikan terima kasih kepada semuanya atas perhatian yang begitu besar kepada warisan budaya kebanggaan kita semua ini," katanya, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (5/6).
Ia mengatakan, rencana tarif yang muncul saat ini belum final, karena masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden pada minggu depan.
