Kandidat Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Kebanyakan Laki-laki, Gilbert PDIP Usul Mendagri Tito Ajukan Nama Perempuan

"..maka ada baiknya Mendagri mengajukan perempuan ada dalam nama calon dari pihak Kemendagri."

Agung Sandy Lesmana | Yosea Arga Pramudita
Senin, 19 September 2022 | 11:04 WIB
Kandidat Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Kebanyakan Laki-laki, Gilbert PDIP Usul Mendagri Tito Ajukan Nama Perempuan
Kandidat Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Kebanyakan Laki-laki, Gilbert PDIP Usul Mendagri Tito Ajukan Nama Perempuan. (Suara.com/Arga)

SuaraJakarta.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyertakan perempuan sebagai calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. Sejauh ini, baru ada tiga nama yang diusulkan menjadi Pj Gubernur.

Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.

"Melihat semua calon yang berasal dari DPRD adalah laki-laki, maka ada baiknya Mendagri mengajukan perempuan ada dalam nama calon dari pihak Kemendagri," kata Gilbert dalam persnya, Senin (19/9/2022).

Gilbert turut mencontohkan sejumlah nama dari sosok perempuan yang layak menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Misalnya, Ir. Suharti yang pernah menjadi Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI sebelum sekarang menjadi Sekjen Kemendikbud dan Ristek.

Baca Juga:Potensi Keterusungan Cukup Besar Di Pilpres 2024, Duet Anies-AHY Makin Kuat Disokong Tiga King Maker

"Selama menjabat, juga mempunyai rekam jejak yang baik dan komunikasi dengan DPRD juga baik," beber dia.

Anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak saat menghadiri rapat Komisi B di gedung DPRD DKI, Senin (3/2/2020). (Suara.com/Fakhri).
Anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak saat menghadiri rapat Komisi B di gedung DPRD DKI, Senin (3/2/2020). (Suara.com/Fakhri).

Gilbert berpendapat, sudah seharusnya DKI Jakarta yang disebut sebagai barometer untuk daerah lain, sebaiknya memberi contoh hal ini. Menurut dia, usulan ini bisa mendidik masyarakat agar semakin dewasa berdemokrasi perlu diupayakan.

"Pilihan akhir tentu di tangan Presiden, tetapi mendidik masyarakat agar semakin dewasa berdemokrasi perlu diupayakan. Masyarakat Jakarta perlu memberi contoh menikapi kemajemukan yang dewasa dan rasionil."

Tiga Nama

DPRD DKI Jakarta telah menetapkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab). Pada Rabu (14/9/2022), ketiga nama usulan itu diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga:Anies Buka-bukaan Usai Bareng AHY Bertemu Surya Paloh, Presiden PKS Dan Jusuf Kalla: Semua Dibahas

Tiga nama yang diusulkan adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar.

Wali kota Jakarta Selatan Marullah Matali. (Foto: ANTARA)
 Marullah Matali. (Foto: ANTARA)

Penyerahan tiga nama itu dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan diterima oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga.

Prasetio terlihat diterima bersama jajarannya di ruang pertemuan. Setelah itu, ia menunjukkan bukti tanda terima surat dari Kemendagri.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/aa. (Handout Biro Pers Sekretariat Presiden)
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/aa. (Handout Biro Pers Sekretariat Presiden)

"Saya meneyrahkan berkas yang kemarin sudah saya bahas tiga nama itu hari ini sudah diterima, ini tanda terimanya," ujar Prasetio di gedung Kemendagri, Rabu (14/9/2022).

Prasetio mengatakan, selanjutnya proses pemilihan Pj Gubernur akan dilakukan oleh Kemendagri. Ia hanya menyampaikan usulan sesuai permintaan sebelum tanggal 16 September atau 30 hari sebelum masa jabatan Anies berakhir.

"Tugas kita hanya menyerahkan nanti pak Sekjen meneyerahkan kepada pak Mendagri karena pak Mendagri sedang ada rapat keluar ya, tinggal urusan pak Mendagri ke pak Presiden."

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini