![Petugas Dinas Bina Marga mengamati air yang ada di dalam sumur resapan air hujan di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (22/4/2019). [ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/10/18/59597-sumur-resapan.jpg)
"Jadi, menurut saya, bilamana dengan total ABPD selama 5 tahun Pak Anies menjabat yang berkisar Rp 400-an triliun hanya menghasilkan 'prestasi' kecepatan surut, maka hal itu adalah hal yang terlalu murahan yang dapat diberikan kepada warga DKI Jakarta, karena itu seolah “meniadakan” kerugian material bagi para warga pembayar pajak," jelasnya,
Solusi andalan yang diklaim Pak Anies seperti sumur resapan, dan toa semestinya hanya menjadi pendukung sistem saja, bukan menjadi media utama penggulangan banjir DKI.
Media utama pengendalian banjir DKI dalam menghadapi banjir lokal setidaknya adalah normalisasi untuk sungai-sungai utama yang harus ada progresnya di setiap tahun, dan pengembangan jaringan mikro / saluran-saluran air beserta rehabilitasi dan perluasannya sehingga terintegrasi sepenuhnya sebagai rangkaian media tampung-alir air yang berkapasitas memadai.
"Air hujan harus dialirkan secepatnya ke laut untuk mengimbangi durasi dan curah hujan yang tinggi, dan sebagai media pendukung/ supporting barulah embung, sumur resapan, dll diharapkan turut menangkap air untuk mengurangi beban tampung-alir air di sungai & jaringan mikro," jelasnya.
Baca Juga:Soal Nasib Sumur Resapan Pasca Anies Lengser, Wagub Riza: Kami Tak Ingin Intervensi Pj Gubernur
Cekungan-cekungan tanah turun itupun akan membutuhkan upaya tertentu untuk dapat dikembangkan jaringan mikronya, karena air tidak dapat mengalir/ dialirkan ke tempat yang lebih tinggi.
"Maka dari itu, kalau bapak Gubernur masih berpikir kalau sumur resapan adalah media andalan dan kecepatan surut adalah prestasi, maka saya harus mengatakan bahwa itu adalah hal murahan yang dapat diberikan kepada warga DKI," pungkasnya.
