SuaraJakarta.id - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mencurigai nilai keuntungan Formula E Rp 6,2 miliar yang disampaikan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara. Ia menduga laba bersih sebenarnya yang didapat dari ajang balap mobil listrik itu lebih rendah dari yang disampaikan.
Menurut Gilbert, dasar penghitungan yang disampaikan masih belum jelas. Pihak Jakpro disebutnya tak menghitung uang komitmen atau commitment fee Rp560 miliar yang sudah disetor ke Formula E Operation (FEO) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI dan biaya pelaksanaannya.
"Perhitungan itu belum jelas dasarnya. Saya melihat biaya commitment fee dan biaya pelaksanaan belum masuk," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Senin (7/11/2022).
Ketimbang mempercayai laporan keuangan Formula E yang disampaikan Jakpro, ia memilih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia juga mempertanyakan mengapa tidak ada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tak mau mengaudit Formula E.
Baca Juga:Jakpro Klaim Formula E Untung Rp6,4 Miliar, Gilbert PDIP Yakin Jumlahnya Lebih Rendah
"Pastinya kita tunggu BPK. Auditor publik tidak ada yang mau audit. Itu sangat aneh," ucapnya.
Selain itu, ia juga menyayangkan sikap Jakpro yang dianggapnya kurang bertanggung jawab dengan Formula E. Apalagi, ajang ini telah menggunakan APBD dengan jumlah yang tidak sedikit.
"Ya. Formula E memang menyita pikiran. Begitu besar kehilangan APBD, tapi tidak dipertanggungjawabkan dengan baik," imbuh dia.
Klaim Jakpro
Sebelumnya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akhirnya mengungkapkan keuntungan yang didapatkan dari gelaran Formula E 4 Juni lalu sebesar Rp6,4 miliar. Angka ini diketahui berdasarkan laporan keuangan yang sedang diaudit.
Baca Juga:Anies Mau Pamer Rekam Jejak di Jakarta buat Modal Nyapres, Gilbert PDIP: Apanya yang Berhasil?
Hal ini disampaikan oleh Direktur Bisnis Jakpro Gunung Kartiko dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI soal Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2023. Angka keuntungan ini diketahui berdasarkan hasil audit sampai 30 September 2022.
