Butuh Rp 12 Triliun, PAM Jaya Ingin Turunkan Tingkat Kehilangan Air Jadi 30 Persen pada 2030

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, PAM Jaya mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 35 miliar.

Rizki Nurmansyah | Fakhri Fuadi Muflih
Jum'at, 25 November 2022 | 23:06 WIB
Butuh Rp 12 Triliun, PAM Jaya Ingin Turunkan Tingkat Kehilangan Air Jadi 30 Persen pada 2030
PAM Jaya [Website PAM Jaya]

SuaraJakarta.id - Perumda PAM Jaya berencana menurunkan tingkat kehilangan air atau Non Revenue Water (NRW) menjadi 30 persen di tahun 2023. Namun, upaya ini tidak mudah karena membutuhkan dana yang cukup besar.

Direktur Teknik Perumda PAM Jaya, Untung Suryadi mengatakan, upaya menurunkan NRW ini adalah dengan mengatasi penyebab dari hilangnya air. Mulai dari sambungan ilegal hingga pipa tua.

Hal ini disampaikan Untung saat Media Gathering Perumda PAM Jaya bersama Wartawan Koordinatoriat Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta (Balkoters) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/11).

"NRW ini disebabkan beberapa faktor, bisa karena sambungan ilegal, pembacaan meter yang tidak akurat, hingga terjadinya kebocoran karena usia pakai pipa," ujar Untung dalam keterangannya, Jumat (25/11/2022).

Baca Juga:Dirut PAM Jaya Klaim Krisis Air Bersih di Duri Kosambi Telah Rampung

Ia menyebut pipa sepanjang 12.000 kilometer yang dipakai untuk mengalirkan air adalah jenis PVC yang memiliki usia pakai paling lama 20 tahun. Sementara, kebanyakan kondisinya saat ini sudah mulai rusak karena termakan usia.

Karena itu, Untung menyebut pihaknya akan melakukan perbaikan. Diperkirakan anggaran yang akan dipakai untuk program ini mencapai Rp 12 triliun.

"Ada 70 persen yang menggunakan pipa PVC ini. Selain itu, ada juga pipa-pipa lama yang sudah mulai korosi. Sudah teridentifikasi semua. Kalau layanan area timur itu diperlukan Rp 4 triliun, sementara di barat diperlukan sekitar Rp 8 triliun," ucapnya.

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, PAM Jaya mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 35 miliar.

Dana ini akan dipakai untuk menyusun studi pendahuluan dalam pembuatan road map penurunan NRW.

Baca Juga:PAM Jaya Kembali Kerja Sama dengan Swasta, Kenneth PDIP: Jangan Mengulang Kesalahan Swastanisasi Air

Kemudian, akan dilanjutkan dengan penyusunan studi kelayakan atau feasibility studies. Ia menyatakan upaya penurunan NRW ini harus dipersiapkan secara matang.

News

Terkini

Pemprov DKI Jakarta bakal meresmikan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) alias Skywalk Kebayoran Lama, Jaksel.

News | 20:13 WIB

Mantan Anggota TGUPP Tatak Ujiyati ikut pasang badan terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut proyek sedotan Kali Ciliwung mangkrak enam tahun.

News | 18:47 WIB

Unit Reskrim Polsek Tambora meringkus dua pelaku pencurian dan seorang penadah hasil curian kendaraan bermotor. Pada Minggu (22/1/2023) kemarin.

News | 18:18 WIB

Pemprov DKI Jakarta anggarkan dana Rp4,7 miliar untuk pengadaan lift baru dan pemeliharaan lift lama di Gedung DPRD DKI Jakarta.

News | 18:00 WIB

Event ini diramaikan oleh 16 travel agent.

Lifestyle | 17:57 WIB

Seleksi Setda DKI Jakarta pengganti Marullah Matali menyisakan enam calon.

News | 17:00 WIB

Tak lagi melebarkan jalan untuk atasi macet, Pemprov DKI pilih buat jalan tembus pada ruas jalan yang belum terhubung.

News | 12:51 WIB

Penerapan jalan berbayar juga belum tentu dapat mengurai kemacetan.

News | 22:01 WIB

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Irwandhy Idrus menambahkan permohonan penangguhan merupakan hak tersangka.

News | 21:32 WIB

Satu gudang yang berisi satu unit konveksi bordir serta tiga kendaraan hangus terbakar di wilayah Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu (25/1/2023).

News | 19:45 WIB

Rapat kerja rencana jalan berbayar atau ERP antara Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov Jakarta kembali gagal.

News | 19:02 WIB

Perwakilan DPRD DKI Jakarta akhirnya menemui massa aksi ojol yang menolak rencana pemberlakuan ERP.

News | 15:50 WIB

Sebagian besar warga di Jakarta Barat (Jakbar) belum memiliki septic tank.

News | 14:54 WIB

Hingga kini belum diketahui cairan apa yang disiramkan kepada salah satu pelajar tersebut.

News | 14:16 WIB

"Sebelum ada ETLE mereka beli setahun, dua tahun tidak membayar pajak, ya biasa saja karena di dalam STNK tertulis 5 tahun. Ini yang sering lolos," ujar Syafrin.

News | 05:30 WIB
Tampilkan lebih banyak