SuaraJakarta.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan kunjungan ke semua fraksi DPRD di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022). Kunjungan pertamanya adalah mendatangi ruangan fraksi PKS.
Pantauan Suara.com, Heru tiba di ruang fraksi PKS pukul 13.22 WIB. Ia diterima oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Achmad Yani, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS, dan beberapa anggotanya.
Terlihat dari 16 anggota, tidak semua anggota fraksi PKS hadir dalam pertemuan ini. Mereka pun membicarakan sejumlah hal mengenai persoalan Jakarta. Namun, pertemuan berlangsung singkat hanya sekitar 5-10 menit.
Hal ini berbeda ketika Heru berkunjung ke Fraksi PDIP. Heru terlihat lebih betah karena lebih dari 30 menit di ruangan partai lambang banteng itu.
Baca Juga:Survei NasDem Jeblok Sampai Disalip Perindo, Mana Efek Jagokan Anies Di Pilpres 2024?
Heru diketahui tiba di ruang fraksi PDIP pukul 13.55 WIB. Ia langsung disambut di ruang rapat fraksi oleh Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono dan anggotanya.
Memang, fraksi PDIP terlihat memiliki persiapan khusus dalam menyambut orang nomor satu di Jakarta itu. PDIP memasang banner besar bertuliskan selamat datang Pj Gubernur Heru Budi Hartono lengkap dengan foto wajahnya.
Gembong pun mengawali pertemuannya dengan memperkenalkan para anggotanya. Kemudian, ia juga menyampaikan sejumlah aspirasi dari perwakilan anggota.
Heru bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang mendampinginya baru meninggalkan ruangan fraksi PDIP pukul 14.37 WIB.
Dalam pertemuan ini, Heru dapat omelan lantaran dianggap masih sangat kurang baik dalam melakukan komunikasi publik sejak menjabat pada 17 Oktober lalu.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat menerima kunjungan Heru. Ia menyebut pihaknya sudah menyoroti soal kurang baiknya Heru dalam melakukan komunikasi publik bisa berimbas pada kegaduhan di tengah masyarakat.
"Perlu saya sampaikan pada pak Pj ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pak Pj. Pertama, yang menjadi kegelisahan fraksi PDIP soal komunikasi publik pak Pj yang relatif lemah," ujar Gembong, Senin (19/12/2022).
"Sehingga kebijakan yang dimunculkan pak Pj menimbulkan kegaduhan," katanya menambahkan.
Contohnya, kata Gembong, adalah ketika Heru menetapkan batas usia maksimal bagi pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) menjadi 56 tahun. Menurutnya, karena komunikasi publik yang kurang baik kebijakan ini jadi membuat masyarakat khawatir.
"Walaupun tujuan pak Pj adalah sesuai dengan aturan yang ada sesuai dengan Undang-Undang, namun ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya, di got-got, penyapu jalan merasa gelisah," ucapnya.
Kebijakan kedua adalah mengganti slogan Jakarta dari Maju Kotanya, Bahagia Warganya menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia. Masyarakat tidak mendapatkan penjelasan rinci soal penggantian kebijakan ini sehingga banyak pihak yang mempertanyakannya.
'Kedua soal komunikasi publik Kaitan dengan slogan sukses Jakarta untuk Indonesia. kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media," tuturnya.
"Kami Fraksi PDIP menilai kebijakan pak Pj dalam hal ini sangat minus, sangat minus bukan sekadar minus," jelasnya.
Karena itu, ia meminta agar Heru memperbaiki komunikasi publik. Jajarannya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga harus mampu memberikan penjelasan soal kebijakan apapun agar tak menjadi pertanyaan masyarakat.
"Artinya kedepan pak Pj menggerakkan seluruh potensi SKPD untuk bekerja sama bahu membahu apa yang disampaikan Pj harus mampu diterjemahkan oleh SKPD," pungkasnya.
