SuaraJakarta.id - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelanggara sedang mempersiapkan pembentukan panitia pelaksana atau Organizing Committee (OC) untuk gelaran Formula E Jakarta 2023. Salah satu kriterianya adalah memiliki kapabilitas di bidang balap mobil.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi juga ikut ditanya mengenai ingin atau tidaknya menjadi Ketua OC Formula E. Namun, ia dengan tegas menyatakan tak menginginkannya karena alasan sibuk.
Prasetio sendiri bukan sosok baru dalam dunia balap mobil. Ia juga merupakan anggota senior Ikatan Motor Indonesia (IMI), seperti Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Ketua OC Formula E 2022 lalu, Ahmad Sahroni. Ia juga kerap kali masih mengikuti kegiatan balapan mobil, khususnya offroad.
"Enggak (mau jadi Ketua OC Formula E) lah. Sibuk lah saya," ujar Prasetio di Balai Kota DKI, Senin (16/1/2023).
Baca Juga:Minta Formula E Jakarta 2023 Tak Pakai APBD, Ketua DPRD DKI ke Jakpro: Cari Sponsor Sendiri
meminta BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mencari sponsor untuk mendanai penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E Jakarta yang berlangsung 3-4 Juni 2023 ini dan juga seterusnya.
Dengan demikian, kata Prasetio, penyelenggaraan Formula E tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) walaupun Pemprov DKI Jakarta mendukung perhelatan tersebut.
"Kami sebagai unsur pemerintahan di daerah enggak keberatan (Formula E), tetapi tidak boleh menggunakan anggaran APBD. Biar dia business to business, cari sponsor sendiri dan dia harus bisa mandiri," ucapnya.
Prasetio juga mendorong agar Jakpro bisa membuat terobosan untuk mendatangkan sponsor jika ingin penyelenggaraan Formula E Jakarta 2023 bisa sukses. Sehingga bisa meningkatkan posisi Jakarta di mata dunia.
Namun sayangnya, kata Prasetio, gelaran Formula E selama ini hanya menjadi ajang "pembakaran uang", alih-alih mendapatkan keuntungan atau menempatkan posisi yang tinggi bagi Jakarta.
Baca Juga:Bamsoet Pastikan Formula E 2023 Tidak Pakai APBD Seperti Era Anies, Sponsor Juga Tidak Minta BUMN
"Kalau saya lihat, cuma buang-buang duit aja, itu yang terjadi. Dia beri inovasi untuk dapat dividen gak? Penyertaan modal kan enggak bisa, makannya saya minta kepada direksi baru ayo bangun. Ini karena ada banyak persoalan di Jakpro dan penugasan Jakpro terlalu banyak, harusnya disekat-sekat kan BUMD banyak agar semua pekerjaan profesional," tuturnya.
