Ketua DPRD DKI Larang Heru Beli Tanah: Tak Ada Lagi Bos, Pikirkan Macet Dan Banjir

Menurut Prasetio, pembelian tanah kerap menjadi pemborosan anggaran

Bangun Santoso | Fakhri Fuadi Muflih
Rabu, 15 Februari 2023 | 12:22 WIB
Ketua DPRD DKI Larang Heru Beli Tanah: Tak Ada Lagi Bos, Pikirkan Macet Dan Banjir
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (Suara.com/Fakhri)

SuaraJakarta.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan akan melarang seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta untuk menganggarkan pembelian tanah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2024.

Ia memastikan program ini tak akan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang merupakan dokumen awal perancangan APBD.

Menurut Prasetio, pembelian tanah kerap menjadi pemborosan anggaran. Apalagi, program ini selalu dilakukan tiap tahun dan sering kali justru tidak dimanfaatkan.

"Saya minta kepada SKPD, fokus anggaran. Tidak seperti sekarang nih, semuanya beli (tanah). Beli tanah sudah tidak ada lagi, bos. Tanah kita sudah banyak," ujar Prasetio kepada wartawan, Rabu (15/2/2023).

Baca Juga:Bukan dari Lingkungan Pemprov, Jokowi Pilih Kepala BPK Bali Jadi Sekda DKI

Karena itu, ia meminta tiap SKPD fokus melakukan peningkatan ketahanan melalui penguatan ekonomi dan pemantapan kualitas pelayanan dasar. Hal ini disebutnya merupakan prioritas arah pembangunan Jakarta tahun 2024 yang diproyeksikan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono

Beberapa di antaranya seperti ketahanan pangan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting, penanggulangan banjir, hingga pengentasan kemacetan. Proyeksi ini disebutnya lebih penting ketimbang membeli lahan yang ujungnya tak dimanfaatkan.

"Sekarang kan tanah kita banyak. Itu saja kita maksimalkan, kita pakai. Yang kita pikirkan sekarang kan masalah banjir, masalah kemacetan, kemiskinan, ketahanan pangan. Mudah-mudahan sih, enggak sampai ada kejadian kekurangan pangan di Jakarta," tuturnya.

Ke depannya, politisi PDIP ini juga berharap Pemprov DKI melakukan penataan kampung-kampung padat penduduk dan kumuh, khususnya pada sektor keamanan.

"Ada permintaan pengamanan, masalah keamanan di kampung-berbasis berbasis yang tidak mampu. Contohnya, ada masalah kecurian motor. Perlu pemasangan CCTV atau apa. Tadi ada beberapa masukan yang nanti dibahas lagi di saat pembahasan anggaran tiap SKPD," pungkasnya.

Baca Juga:Legislator: Aksi Koboi Pengemudi Fortuner Jangan Sampai Menguap Semudah Minta Maaf di Atas Meterai

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini

Tampilkan lebih banyak