Sebab, lanjut LaNyalla, para raja dan sultan Nusantara inilah yang merupakan pemilik saham terbesar atas wilayah yang kemudian bernama Indonesia, sehingga mereka harus berada di MPR, sebagai bagian dari elemen bangsa. Artinya, sebagai bagian dari penjelmaan seluruh rakyat, untuk kemudian ikut menentukan arah perjalanan bangsa melalui GBHN dan memilih Mandataris MPR untuk melaksanakan amanah rakyat tersebut.
"Karena itu, saya bertekad untuk tetap meneruskan perjuangan beliau, untuk mengembalikan bangsa ini kepada sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa, secara benar. Karena hanya dengan Demokrasi Pancasila, negara yang Bhinneka ini bisa menjadi Tunggal Ika," demikian LaNyalla.
Dalam acara tersebut hadir juga anggota Watimpres Mayjen Polisi (Purn) Sidarto Danusbroto, para Raja dan Sultan Nusantara, kerabat Puri Agung Denpasar, Perwakilan Duta Besar Kerajaan Maroko, Perwakilan Duta Besar Venezuela.
Baca Juga:Anggota DPD Minta Pemerintah Berantas Tuntas Mafia Tanah di NTT
