SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut jumlah RW kumuh di Ibu Kota belakangan terus mengalami penurunan. Hal ini terjadi usai Pemprov DKI menjalankan program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP).
Program CAP dan CIP ini baru dibuat sejak era eks Gubernur Anies Baswedan tahun 2018. Lewat kebijakan ini, masyarakat turut dilibatkan dalam pembuatan konsep penataan permukiman hingga implementasinya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris mengatakan, sejak 2018 sampai 2023, RW kumuh turun sebanyak 7,23 persen. Hal ini disebutnya sudah memenuhi target yang dibuat pada awalnya.
"Pemprov DKI melalui program CAP CIP ini sudah mengurangi luasan RW kumuh dari 2018-2023 sebanyak 16,45 persen menjadi 9,22 persen," ujar Affan kepada wartawan, Senin (29/4/2023).
"Berkurangnya RW kumuh dari 2018-2023 dari target 200 RW kami bisa merealisasikan 220," tuturnya menambahkan.
"Pihaknya juga sudah melakukan uji petik pada 21 RW di Jakarta Timur yang menerapkan program ini. Dari jumlah itu, empat RW disebut tak mengalami perubahan.
"Namun 17 RW lainnya mengalami perubahan status kekumuhan," ucapnya.
Kendati demikian, Affan menyebut data ini baru dibuat oleh pihak Pemprov DKI saja. Agar lebih valid, perlu ada penilaian dari pihak lain yang lebih kredibel, yakni Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kita kan harus jelas baselinenya, baseline awalnya adalah dari evaluasi RW kumuh, berarti nantinya yang akan menjawab apakah ini sukses atau enggak adalah evaluasi BPS untuk RW kumuh berikutnya," pungkasnya.
