DPRKP DKI Jakarta Terus Upayakan Penyediaan Rusunawa untuk Masyarakat

Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak bagi warga

Reky Kalumata
Jum'at, 14 Februari 2025 | 10:59 WIB
DPRKP DKI Jakarta Terus Upayakan Penyediaan Rusunawa untuk Masyarakat
Arsip Foto - Sejumlah siswa Sekolah Dasar bermain di kawasan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.)

SuaraJakarta.id - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menyediakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan harga terjangkau untuk masyarakat.

"Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak bagi warga," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta, Kelik Indriyanto di Jakarta, Jumat (14/2/2025) seperti dimuat ANTARA.

Melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rusunawa, sasaran penghuni rusunawa adalah masyarakat terprogram dan masyarakat tidak terprogram/umum.

Masyarakat terprogram, masyarakat yang terdampak program pembangunan untuk kepentingan umum, bencana alam, penertiban ruang kota dan/atau kondisi lain yang sejenis. Sedangkan masyarakat tidak terprogram/umum merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Baca Juga:Ada Laga Panas Persija vs Persib, Berikut Jadwal Pekan ke-23 BRI Liga 1

Selama ini para penghuni nyaman bertempat tinggal di rusunawa karena mendapatkan banyak fasilitas dan program bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. "Berbagai program tersebut sebetulnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup warga rusun," katanya.

Kelik menjelaskan, aturan pembatasan masa tinggal bagi penghuni di rusunawa merupakan wacana yang masih dikaji oleh DPRKP Provinsi DKI Jakarta dalam rancangan peraturan gubernur pengganti Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rusunawa.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga terus mengupayakan program prioritas yang lain sehingga porsi anggarannya juga harus dibagi untuk kebijakan lain.

Selain itu, pengelolaan pascapembangunan yang juga terus bertambah besar sehingga turut mengambil porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Hal tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan dari angka "backlog" atau penumpukan pekerjaan atau pesanan yang belum selesai terkait kebutuhan perumahan di DKI Jakarta yang mencapai sekitar 1,8 juta kebutuhan hunian layak pada 2021.

Baca Juga:Persija vs Persib, Ricky Nelson Tegaskan Target Macan Kemayoran Harus Menang

Jumlah tersebut sangat tinggi dan tidak sebanding dengan kemampuan kecepatan Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan unit hunian rusunawa yang hanya 32.978 unit sejak sekitar tahun 1993 atau sekitar rata-rata 1.030 unit per tahun.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak