- Pimpinan DPR menunggu selama satu hingga dua hari untuk melihat penyerahan resmi usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran Rakabuming Raka.
- Dukungan usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut telah ditandatangani oleh 53 anggota DPR dari berbagai fraksi lintas partai.
- Pimpinan DPR akan memeriksa argumen, dasar hukum, jumlah pengusul, dan sebaran fraksi sebelum memproses usulan lebih lanjut.
SuaraJakarta.id - Nasib usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki tahapan baru di DPR RI. Pimpinan DPR memberikan waktu satu hingga dua hari untuk menunggu perkembangan pengajuan resmi dari para anggota dewan sebelum menentukan tindak lanjutnya.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan pimpinan DPR masih menunggu apakah para anggota yang telah mengumpulkan tanda tangan akan menyampaikan usulan secara resmi sesuai mekanisme yang berlaku.
"Kita lihat saja perjalanannya. Kita lihat besok apa 1 hingga 2 hari ke depan dari para anggota apakah sudah mau mengirimkan atau tidak ke pimpinan terkait usulannya," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut membuat Rabu (11/11/2026) menjadi salah satu waktu yang perlu diperhatikan dalam perkembangan usulan HMP. Namun, batas satu hingga dua hari itu bukan tenggat pengambilan keputusan DPR, melainkan waktu untuk melihat kelanjutan pengajuan dari para anggota.
Baca Juga:Gibran Diisukan Dimakzulkan, Soekarno dan Gus Dur Pernah Diberhentikan dengan Cara Berbeda
Saan menjelaskan, apabila usulan resmi telah disampaikan, pimpinan DPR akan memeriksa sejumlah persyaratan. Pemeriksaan tidak hanya menyangkut jumlah anggota yang mengusulkan, tetapi juga argumentasi dan dasar hukum yang digunakan.
Jumlah Pengusul Disebut Mencapai 53 Anggota
Perkembangan pengumpulan dukungan HMP sebelumnya disampaikan anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera.
Pada Selasa (10/11/2026), Mardani menyebut jumlah anggota DPR yang telah menandatangani usulan tersebut mencapai sekitar 50 orang. Ia juga memastikan surat pengusulan telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
Dalam perkembangan berikutnya, laporan Bisnis.com menyebut jumlah pengusul mencapai 53 anggota DPR.
Baca Juga:Seandainya Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Mardani merinci, sebanyak 12 anggota berasal dari Fraksi PKS dan 13 anggota dari Fraksi PKB. Dengan demikian, terdapat 25 penandatangan dari dua fraksi tersebut, sedangkan komposisi anggota dari fraksi lainnya masih perlu ditelusuri lebih lanjut.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga mengungkapkan terdapat legislator dari partainya yang ikut menandatangani usulan HMP. Namun, ia belum menyebutkan jumlah anggota Golkar yang terlibat.
Doli menjelaskan, komunikasi mengenai penggunaan hak menyatakan pendapat telah berlangsung lintas fraksi sebelum muncul kabar Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pengumpulan tanda tangan tersebut menunjukkan adanya dukungan dari sejumlah anggota DPR. Meski demikian, jumlah penandatangan belum otomatis menjadikan HMP sebagai keputusan resmi lembaga parlemen.
Pimpinan DPR Akan Memeriksa Tiga Hal
Saan Mustopa menjelaskan terdapat sejumlah aspek yang akan diperiksa pimpinan DPR sebelum usulan dibawa ke tahapan kelembagaan berikutnya.
Pertama, argumentasi dan dasar hukum yang disampaikan para pengusul. Pimpinan DPR akan mempelajari alasan anggota dewan menggunakan hak menyatakan pendapat, termasuk landasan hukum yang mendasarinya.
Kedua, persyaratan jumlah anggota pengusul. Ketentuan mengenai pengajuan HMP telah diatur dalam tata tertib DPR.
Ketiga, sebaran fraksi yang terlibat dalam pengusulan. Pimpinan DPR akan melihat komposisi anggota yang mengajukan hak tersebut sebelum menentukan apakah persyaratannya telah terpenuhi.
"Dan yang kedua tentu kita juga akan lihat soal persyaratannya. Apakah memenuhi syarat dari soal keanggotaan untuk mengusulkan, jumlahnya memenuhi syarat atau tidak? Yang kedua sebaran fraksinya seperti apa? Itu semua akan kita kaji oleh pimpinan," ujar Saan.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan persyaratan telah terpenuhi, usulan tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan (Rapim). Selanjutnya, pembahasan dapat diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk menentukan agenda dan tindak lanjut sesuai mekanisme parlemen.
Artinya, meskipun dokumen pengusulan telah disampaikan, masih terdapat tahapan yang harus dilewati sebelum HMP menjadi keputusan resmi DPR.
Berapa Jumlah Anggota yang Dibutuhkan untuk Mengajukan HMP?
Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Secara lebih terperinci, Pasal 184 ayat (1) Tata Tertib DPR mengatur bahwa usulan HMP diajukan oleh paling sedikit 25 anggota DPR.
Dengan jumlah anggota DPR periode 2024–2029 sebanyak 580 orang, angka 53 penandatangan yang diberitakan telah melampaui batas minimal jumlah pengusul tersebut.
Namun, pemenuhan jumlah pengusul bukan satu-satunya persyaratan. Dokumen usulan juga harus memuat materi dan alasan pengajuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, agar menjadi hak menyatakan pendapat DPR, usulan harus memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga jumlah anggota DPR. Keputusan diambil dengan persetujuan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir.
Dengan demikian, terkumpulnya tanda tangan puluhan anggota DPR belum berarti proses pemakzulan telah dimulai atau Gibran telah diputuskan untuk diberhentikan.
Niat Gibran Mundur Tidak Otomatis Menghentikan Proses DPR
Di tengah perkembangan usulan HMP, Gibran sebelumnya telah menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam. Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut.
Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa niat pengunduran diri Gibran tidak otomatis menghentikan proses HMP yang sedang dibicarakan anggota DPR.
Menurut Doli, komunikasi lintas fraksi telah berlangsung sebelum kabar pengunduran diri tersebut muncul. Ia menilai DPR tetap perlu menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikan Gibran melalui mekanisme yang tersedia.
"Di luar itu, proses yang terjadi di DPR kan tidak bisa juga diam," ujar Doli.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rencana pengunduran diri dan pengajuan HMP merupakan dua proses berbeda. Niat mundur yang disampaikan kepada Presiden tidak dengan sendirinya mengakhiri pembahasan yang sedang berlangsung di parlemen.
Kini, perhatian tertuju pada langkah para anggota DPR dalam satu hingga dua hari ke depan. Apakah dokumen usulan akan dilengkapi dan disampaikan secara resmi, serta bagaimana pimpinan DPR menilai argumentasi dan persyaratan yang diajukan, masih menunggu perkembangan berikutnya.
