- Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Usulan tersebut dijadwalkan akan dibawa ke rapat paripurna DPR di Jakarta pada hari Kamis, 12 November 2026.
- Penandatanganan tersebut belum menjadi keputusan pemberhentian karena masih harus melalui mekanisme DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Jika usulan HMP diterima untuk dibahas, DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) yang terdiri atas seluruh fraksi. Pansus kemudian melakukan pembahasan dan menyampaikan laporan dalam rapat paripurna.
Pada tahap inilah anggota DPR akan membahas substansi pendapat yang diajukan, termasuk dasar argumentasi mengenai dugaan bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Apabila laporan pansus ditolak dalam rapat paripurna, proses HMP dinyatakan selesai. Sebaliknya, apabila laporan disetujui dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan, DPR dapat meneruskan prosesnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dengan demikian, rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026) menjadi tahapan penting untuk mengetahui bagaimana usulan tersebut akan diproses lebih lanjut.
Baca Juga:Gibran Dapat Dukungan Prabowo untuk Fight, Besok DPR Tunggu Langkah 53 Anggota
MK harus memeriksa sebelum usulan pemberhentian diteruskan
Proses pemakzulan presiden atau wakil presiden tidak hanya menjadi kewenangan DPR. Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran penting dalam mekanisme yang diatur UUD 1945.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentiannya.
Apabila DPR memutuskan untuk mengajukan pendapat tersebut kepada MK, permintaan pemeriksaan harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Rapat tersebut juga harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Baca Juga:Gibran Diisukan Dimakzulkan, Soekarno dan Gus Dur Pernah Diberhentikan dengan Cara Berbeda
Setelah menerima permintaan DPR, MK akan memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, MK memiliki waktu paling lama 90 hari untuk menyelesaikan pemeriksaan dan mengambil keputusan.
Artinya, meskipun DPR menyetujui pendapat mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan, keputusan tersebut masih harus diuji melalui proses hukum di MK.
Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR kemudian meneruskan usulan pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sebaliknya, apabila MK menyatakan dugaan tersebut tidak terbukti, proses pemberhentian tidak dapat dilanjutkan melalui mekanisme tersebut.
MPR menjadi lembaga yang mengambil keputusan akhir
Tahapan berikutnya berada di MPR. Lembaga ini akan menggelar sidang untuk memutuskan usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden setelah menerima usulan dari DPR berdasarkan putusan MK.
