SuaraJakarta.id - Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei soal Dinamika Elektoral Pilwalkot Tangsel: Dilema Partisipasi Pemilih di Era Pandemi, Selasa (17/11/2020).
Dari berbagai temuan yang dipaparkan, potensi politik uang (money politic) dalam perhelatan Pilkada Tangsel 2020 masih cukup tinggi.
Hal itu lantaran ada sekitar 56,8 persen responden yang menganggap bahwa menerima uang pemberian dari pasangan calon dan tim suksesnya dianggap sebagai hal wajar.
"Toleransi politik uang meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir di Kota Tangsel," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi virtual, Selasa (17/11/2020).
Burhan menerangkan meningkatnya kemungkinan politik uang dalam Pilkada Tangsel 2020 itu dampak dari situasi pandemi Covid-19 yang memperburuk ekonomi masyarakat.
Sehingga sikap permisif pemilih terhadap praktik jual beli suara di Tangerang Selatan naik.
"Meski begitu, efek politik uang tidak otomatis besar. Karena diantara pemilih yang menganggap politik uang itu wajar, tapi hampir 80 persen dari mereka menyatakan akan memilih sesuai hati nurani di bilik suara nanti," pungkasnya.
Anomali Pilkada Tangsel
Menariknya, meningkatnya potensi politik uang, diiringi dengan tingginya harapan para responden soal pemimpin yang memiliki sifat jujur, bisa percaya dan bersih dari korupsi yakni sebesar 61,9 persen.
Baca Juga: Diperiksa soal 'Coblos Udel', Keponakan Prabowo Dicecar 27 Pertanyaan
Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, meningkatnya dua poin yang saling berlawanan itu menjadi alarm bahaya bagi demokrasi lokal di Tangsel.
Titi menyebut, besarnya harapan responden terhadap sifat pemimpin yang bersih dari korupsi dan meningkatnya pemilih yang anggap wajar politik uang itu sebagai anomali.
"Ketika saya mendengar harapan pemilih pemimpin yang jujur dan bersih korupsi, saya serasa dilempar ke bulan. Tetapi ketika penerimaan money politic yang juga tinggi, saya serasa dibanting lagi ke bumi," ungkapnya.
Menurutnya, dengan adanya hasil survei terkait potensi politik uang yang cukup tinggi itu, menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi penyelenggara, pasangan calon dan tim sukses untuk meminimalisir dan memberantas money politic.
"Perlu dorongan besar dari penyelenggara, publik dan media, politik bersih harus ekstra dilakukan," tambah Titi.
Soal partisipasi pemilih pun, lanjut Titi, harus jadi perhatian besar.
Tag
Berita Terkait
-
Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi
-
Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum
-
Gaya Dasco Hadapi Aksi Mahasiswa Dipuji, Peneliti: Dobrak Eksklusivitas Senayan
-
Peneliti IPI Apresiasi 'Dasco Effect': DPR Berperan Strategis Jembatani Menkeu dan BI
-
DPR Dukung Usulan Blacklist Pelaku Politik Uang di Revisi UU Pemilu
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
BBRI Direkomendasikan JPMorgan, Saham Berpotensi Reli Jangka Pendek
-
BRI Bersama PERBANAS Perkuat Ekosistem Keuangan Digital yang Aman
-
Masuk Jajaran 10 Hotel ibis Terbaik Dunia, Ibis Jakarta Raden Saleh Hadirkan Promo Menginap Spesial
-
BRI Wellness Experience 2026 Hadirkan Festival Wellness Terbesar di Jakarta, Pakai Lokasi Hutan Kota
-
Kebijakan Menhut Dinilai Perkuat Posisi Indonesia dalam Konservasi Gajah Dunia