Penjelasan Kepala Dinkes DKI Soal Heboh Nakes Diduga Lecehkan Ibu Hamil

SuaraJakarta.id - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti angkat bicara soal dugaan pelecehan verbal yang dilakukan tenaga kesehatan (Nakes) terhadap ibu hamil. Ia menyebut nakes itu sudah bekerja sesuai dengan prosedur.

Widyastuti menjelaskan, prosedur yang dilakukan adalah dengan melakukan anamnesa atau wawancara terhadap pasien sebagai bagian dari diagnosa. Dengan cara ini, nantinya akan diketahui tindakan yang diperlukan.

"Itu tim kita sudah lakukan sesuai SOP mempertanyakan. Jadi gini didalam suatu pelayan kesehatan ada langkah-langkah penegakkan diagnosa. Mulai dari anamnesa (wawancara), pemeriksaan fisik dan nanti apa keputusannya, pemeriksaan penunjang," ujar Widyastuti di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Anomnosa itu, kata Widyastuti, adalah hal yang biasa dilakukan sesuai dengan prosedur. Tindakan ini boleh diambil terlebih ketika ditemukan kecurigaan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan kondisi pasien.

Baca Juga: Dinkes DKI Bina Nakes yang Diduga Lakukan Pelecehan Verbal pada Ibu Hamil

"Apabila di dalam pemeriksaan fisik ditemukan suatu kecurigaan terhadap suatu kasus tertentu atau gejala tertentu, itu diperdalam dalam anamnesa," jelasnya.

Namun, Widyastuti tak mau merincikan para nakes tersebut sudah melakukan pelecehan atau tidak. Ia tak memberikan jawaban pasti ketika ditanya.

"Pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang ditemukan di lapangan. Sesuai dengan anamnesa dan gejala klinis yang sesuai dengan di lapangan," tandas Widyastuti.

Sebelumnya, beredar di media sosial Tik Tok kejadian dugaan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap ibu hamil. Perbuatan tidak menyenangkan itu bahkan dilakukan ketika si ibu hendak melahirkan.

Kejadian ini dibagikan oleh pemilik akun Tik Tok bernama @stevfanywijaya. Dalam unggahannya, dia menceritakan salah satu kerabatnya sedang mengalami kontraksi saat hamil usia 9 bulan.

Baca Juga: Viral Ibu Hamil Datang Kondangan karena Ngidam Makanan, Aksinya Tuai Perdebatan Warganet

Ibu hamil itu bersama pemilik akun lantas pergi ke suatu Puskesmas di Jakarta untuk mendapatkan penanganan. Sesampainya di lokasi, keduanya malah mendapatkan perlakuan buruk dari bidan dan tenaga kesehatan lainnya.

Perlakuan buruk pertama yang diterima adalah ibu hamil itu disebut salah satu tenaga kesehatan tidak bisa memakai fasilitas BPJS karena tak didampingi suami.

"Tenaga-tenaga medis tersebut mengatakan seperti ini, 'kalau tidak ada suami tidak bisa pakai BPJS, kalau ada suami baru bisa pakai BPJS' dengan nada ketus," tulis pemilik akun itu, Rabu (6/10/2021).

Selanjutnya ketika sedang pembukaan, salah satu nakes mengeluhkan ibu hamil itu banyak keputihan. Bahkan nakes lainnya menyahuti dengan kalimat jijik.

"Saat mereka mengecek pembukaan bumil lalu dia mengatakan 'ih keputihannya banyak banget'. Lalu salah satu bidan menjawab 'ih jorse'. What? Pantaskah seorang tenaga medis berkata seperti ini," kata akun itu.

Salah satu nakes itu juga disebut mengucapkan kalimat pelecehan dengan menanyakan berapa banyak lelaki yang sudah berhubungan badan dengan ibu hamil itu.

"Bidan tersebut bisa-bisanya menyerang saudara saya (pasien) yang sedang mules dan nangis merintih kesakitan dengan pertanyaan 'sudah berhubungan sama berapa cowok buk? PANTASKAH?" tutur akun tersebut.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes DKI Jakarta Purwadi mengatakan pihaknya akan segera menelusuri kebenaran dari cerita itu.

"Tim kami sedang turun lapangan untuk telusur, dan konfirmasi terhadap fakta lapangan yang terjadi," kata Purwadi.

Berkenaan dengan kejadian itu, Purwadi mengungkapkan pihaknya mengaku prihatin dengan apa yang dialami ibu hamil tersebut. Menurutnya, jika memang benar kejadiannya seperti itu, para nakes itu sudah melakukan hal di luar aspek tindakan medis yang sewajarnya.

"Kami nanti menunggu segera laporan dari temen-teman suku dinas kesehatan yang sedang turun ke lapangan. Pastinya kami dalam koridor pembinaan terhadap tenaga kesehatan tetap akan melakukan penegakan disiplin pegawai," ungkapnya.

"Termasuk kepada tenaga kesehatan dengan standar kompetensi yang ada termasuk terkait dengan aspek etiknya," pungkas Purwadi.