SuaraJakarta.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah meminta agar Gubernur Anies Baswedam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara. Hal ini disarankan agar Pemprov segera mulai membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi listrik itu.
Ida Mahmudah dalam rapat kerja Komisi D, Senin (23/5/2022) mengatakan, APBD bisa saja dialokasikan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola ITF Sunter lewat Penyertaan Modal Daerah (PMD).
Namun, Pemprov DKI harus melakukan pengajuan agar nanti dianggarkan dalam APBD Perubahan.
"Kalau berbicara keinginan kawan-kawan saya di Komisi, ya sudah coba saja ITF Sunter pakai APBD, di perubahan (APBD Perubahan) untuk mengajukan. Tetap, yang mengelola Jakpro, biar jalan," ujar Ida.
Groundbreaking ITF Sunter diketahui sudah dilakukan sejak tahun 2018. Namun, sampai sekarang pembangunan belum juga dilaksanakan.
Dalam rencananya, Jakpro menerapkan skema business to business (B2B) dalam pembangunan ITF Sunter. Perusahaan pembangkit listrik asal Finlandia, Fortum Power Heat and Oy sempat mau menjadi investor proyek ini.
Belakangan, akhirnya Fortum hengkang sebagai investor karena pesimis pembangunan ITF bisa dilaksanakan sesuai harapan.
Ida pun menilai penggunaan APBD bisa menjadi solusi dari mandeknya pembangunan ITF. Pasalnya, jika masih mengupayakan mencari investor, proyek ini malah akan semakin lama dikerjakan.
Solusi lainnya, jika meminjam dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari pemerintah pusat lewat BUMN PT SMI, anggaran bakal membengkak menjadi Rp5,2 triliun dari Rp4 triliun karena bunga pinjaman.
Baca Juga: Komisi D DPRD DKI Jakarta Minta 1 dari 4 Proyek ITF Dibiayai APBD
"Yang saya khawatirkan, kalau mereka mencari pihak ketiga lagi, ini butuh makan waktu panjang karena banyak kepentingan, pemenangnya tidak sesuai dengan harapan. Kenapa kami mendorong pakai skema APBD dengan cara PMD. Kita mampu, kok," ucapnya.
Nantinya, jika Jakpro mau, maka penyaluran PMD ini bisa dilakukan secara bertahap selama tiga tahun sesuai masa pembangunannya.
"Biaya ini bisa ditekan. Pak Widi (Dirut PT Jakpro) bilang, bisa kok ditekan di bawah Rp4 triliun, masih bisa. Saya bilang kalau, ditekan lagi di angka Rp3 triliun, skemanya bisa di perubahan (APBD 2022) selanjutnya di (APBD) 2023, dan (APBD 2024," imbuh dia.
Berita Terkait
-
Komisi D DPRD DKI Jakarta Minta 1 dari 4 Proyek ITF Dibiayai APBD
-
Ketua Komisi D DPRD DKI Minta Lokasi Pembangunan ITF di Jakarta Timur Ditinjau Ulang
-
Wakil Ketua F-PPP dan PKB DPRD DKI: ITF Lebih Penting daripada JIS
-
Pembangunan ITF Mandek, DPRD Jakarta Beri Ultimatum: Harus Selesai Sebelum Anies Lengser!
-
Anggaran ITF Sempat Bengkak Jadi Rp5,2 Triliun, Jakpro: Itu Dulu Bunga Pinjaman
Terpopuler
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Daerah Meningkat, Obligasi Jadi Alternatif Pendanaan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Nataru 2026/2027, Ada Motor Gratis dan Diskon Tiket Kereta 30 Persen
-
Penjualan Properti Melemah, Pengembang Dituntut Hadirkan Produk Bernilai Tambah
-
Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!