SuaraJakarta.id - Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerima 121 laporan mengenai persoalan Tunjangan Hari Raya (THR).
Menurut Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (TKTE) DKI Jakarta yang telah membuka posko pengaduan persoalan THR, angka tersebut menunjukan penurunan.
Kepala Dinas TKTE DKI Jakarta, Hari Nugroho menyebut bahwa tren penurunan angka aduan tersebut pada tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
"Jadi gini, kalau kita evaluasi dari tahun 2023-2024-2025 itu bagus sekali. Waktu 2023 itu pos pengaduan itu ada sekitar hampir 776 pengaduan," ujar Hari kepada wartawan, Selasa (25/3/2025).
Hari mengemukakan, pada tahun 2024 jumlah aduan mengenai THR dibanding saat ini.
"Kemudian turun di tahun 2024 itu sekitar hampir 292. Nah, sekarang pos pengaduan kita itu baru masuk sekitar 121 pengaduan," katanya.
Meski ada aduan soal THR hampir tiap tahunn, persoalan tersebut kerap bisa terselesaikan. Namun, diakui Hari, cara penanganannya selalu berbeda untuk tiap kasusnya.
Ia kemudian mengemukakan bahwa ada tiga kemungkinan dalam penyelesaian kasus THR.
Pertama, pihak perusahaan menyanggupi untuk membayar sesuai waktu yang ditentukan.
Baca Juga: Dinas TKTE Akui Jakarta Kekurangan Pengawas THR, 40 Orang Awasi 300 Ribu Lebih Perusahaan
Kedua, manajemen dan karyawan membuat kesepakatan tertentu karena kondisi perusahaan yang sedang pailit. Kemudian yang ketiga, THR dibayarkan setelah perusahaan ditegur beberapa kali.
"Ada yang membayar memang tidak sesuai ketentuan karena memang terjadi negoisasi, karena memang perusahaan lagi kondisi pailit."
Selain itu, ia juga menemukan adanya perusahaan yang harus ditegur dulu, kemudian membayarkan sesuai ketentuan.
"Ada juga yang memang setelah kita periksa dua kali, tiga kali ya langsung dia bayarkan sesuai ketentuan," jelasnya.
Berharap Tidak Bertambah
Hari berharap, aduan terkait THR tidak terus bertambah. Namun, ia menargetkan laporan bisa rampung ditindaklanjuti seluruhnya akhir tahun.
Berita Terkait
Terpopuler
- Operasi Politik Presisi Prabowo: Preteli Siji-siji
- 9 Sunscreen untuk Mencerahkan Wajah dan Menghilangkan Flek Hitam
- Luky Alfirman Jadi Wamenkeu usai Dicopot Purbaya, Pengamat Soroti Arah Kebijakan Suahasil
- Margarito soal Gugatan Ijazah Gibran di MK: Saya Tak Mengerti Kenapa Disidangkan
- Sehari Dijabat Suyudi Ario Seto, Polri Langsung Rombak 19 Kapolda: Ini Daftar Lengkapnya!
Pilihan
-
Kalapas Cibinong Dipecat dari ASN, Buntut Klaster Mewah dalam Penjara
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
Terkini
-
PELOPOR BRI 2026 Perkuat Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik
-
Dari Zumba hingga Hujan Busa, Momen Little Siam Jadi Arena Bermain Keluarga
-
Viral di Medsos! Penganiayaan Sadis ABK Cumi KM Maulana 23 Terbongkar
-
Dukung Penanganan Karhutla, NHM Serahkan Bantuan Tangki Air Operasional kepada BPBD Halmahera Utara
-
Kawasan Pesisir Jakarta Makin Terhubung, Akses Jadi Pertimbangan Pelaku Usaha