Sebut Pemprov DKI Tak Akan Kenakan Pajak Kantin Sekolah, PDIP: Percayakan Pada Mas Pram dan Doel

"Sebaiknya dibangun sistem pajak realtime, tapi dari dulu kenapa tidak pernah terealisasi? Kalau kebocoran ini saja bisa dicegah, pendapatan dari sektor pajak saya yakin lebih tinggi," kata Ida.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp300 miliar untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya.

“Kita menyediakan anggaran hampir Rp300 miliar untuk UMKM," ujar Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno usai menghadiri acara Lebaran di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (5/4).

Menurut Rano, selain memiliki outlet, UMKM juga mesti didukung dengan permodalan yang sesuai.

Baca Juga: Pramono Teken Pergub Syarat PPSU: Cukup Ijazah SD, Kontrak Kerja Tiap 3 Tahun

"Karena Pak Gubernur juga paham bahwa UMKM harus didukung. Selain outlet memang harus punya, tapi permodalan juga perlu,” ujar Rano.

Adapun hingga September 2024, terdapat 264.236 pelaku UMKM yang terdaftar dalam Jakpreneur binaan Pemprov Jakarta.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bakal mengalihkan anggaran program sarapan bergizi gratis ke kebijakan lainnya. Hal ini dikatakannya setelah janji kampanyenya itu telah dipastikan batal dilaksanakan.

Kebijakan lain yang akan dia kerjakan adalah renovasi kantin-kantin sekolah. Nantinya, kantin yang sudah direnovasi bisa dipakai untuk kepentingan program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik pemerintah pusat.

"Untuk perbaikan kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah. Sehingga dengan demikian ini juga akan membantu program yang dijalankan oleh Badan Gizi," ujar Pramono usai menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Rabu (12/3/2025).

Baca Juga: Baru Tempati Rumah Dinas, Pramono Curhat Jatuh dari Sepeda Sampai Pelipis Luka

"Jakarta mempunyai berbagai fasilitas, nanti kita akan kerjasamakan untuk mensupport program makan bergizi gratis," lanjutnya menambahkan.