Scroll untuk membaca artikel
Muhammad Yunus
Sabtu, 21 Juni 2025 | 17:35 WIB
Presiden Prabowo menyampaikan kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap teguh pada politik bebas aktif di the Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 Rusia [Suara.com/Istimewa]

SuaraJakarta.id - Presiden Prabowo menyampaikan kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap teguh pada politik bebas aktif, berorientasi pada perdamaian dunia, dan kesejahteraan rakyat.

Di tengah rivalitas global antara blok ekonomi tradisional seperti G7 dan kekuatan baru seperti BRICS, Indonesia tetap konsisten memosisikan diri sebagai kekuatan non-blok.

Apa itu gerakan non blok Indonesia?

Sejak awal kemerdekaan Indonesia pada 1945, Indonesia telah memosisikan diri sebagai negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan internasional.

Baca Juga: Prabowo Genjot Ekonomi Desa: 7 Kelurahan di Jaksel Jadi Pionir Koperasi Merah Putih

Prinsip ini tercermin dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang dikenal sebagai “politik luar negeri bebas aktif”.

Salah satu implementasi paling nyata dari prinsip tersebut adalah keterlibatan Indonesia dalam Gerakan Non Blok (GNB).

Sebuah gerakan internasional yang menolak berpihak pada blok kekuatan besar dunia—baik blok Barat maupun blok Timur.

Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan politik non blok. Bagaimana Indonesia menerapkannya dalam praktik hubungan internasional, dan mengapa pendekatan ini masih relevan hingga saat ini?

Apa Itu Politik Non Blok?

Baca Juga: Bill Gates Singgung Tentang Dana Anggaran Program MBG yang Besar, Ini Kata Prabowo

Politik non blok adalah suatu kebijakan luar negeri yang tidak memihak kepada kekuatan atau blok militer tertentu.

Khususnya antara blok Barat (dipimpin Amerika Serikat) dan blok Timur (dipimpin Uni Soviet) selama era Perang Dingin.

Gerakan Non Blok lahir sebagai respons terhadap polarisasi dunia yang terbagi dalam dua kutub besar kekuatan.

Istilah “non blok” sendiri merujuk pada sikap independen dari sebuah negara untuk tidak menjadi bagian dari aliansi militer mana pun.

Seperti NATO (blok Barat) atau Pakta Warsawa (blok Timur), dan memilih untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

Latar Belakang Sejarah Gerakan Non Blok

Gerakan Non Blok secara resmi terbentuk pada tahun 1961 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama di Beograd, Yugoslavia. Dihadiri oleh 25 negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Namun, embrio gerakan ini sudah terlihat sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Indonesia pada 1955, di mana negara-negara baru merdeka sepakat untuk bekerja sama tanpa harus terjebak dalam konflik ideologis dunia.

Tokoh-tokoh penting yang menjadi penggagas Gerakan Non Blok antara lain Soekarno (Indonesia), Josip Broz Tito (Yugoslavia), Jawaharlal Nehru (India), *Gamal Abdel Nasser (Mesir), dan Kwame Nkrumah (Ghana).

Kelima tokoh ini dikenal sebagai "founding fathers" GNB, dan memainkan peran penting dalam membentuk arah gerakan.

Prinsip-Prinsip Politik Non Blok

Gerakan Non Blok berdiri di atas sejumlah prinsip dasar, yang sangat selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia:

1. Menjaga kedaulatan dan kemerdekaan nasional.

2. Menolak dominasi kekuatan besar terhadap negara-negara kecil.

3. Tidak bergabung dalam aliansi militer mana pun.

4. Menghormati kedaulatan negara lain dan tidak mencampuri urusan dalam negeri.

5. Berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan keadilan internasional.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, GNB menjadi wadah negara-negara berkembang untuk menyuarakan kepentingan bersama dan mencari jalan damai dalam menyelesaikan konflik dunia.

Politik Non Blok dalam Konteks Indonesia

1. Bebas Aktif: Bukan Netral, Tapi Berperan

Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif, yang artinya:

- Bebas: Indonesia bebas menentukan sikap dan tidak terikat pada kepentingan negara mana pun.

- Aktif: Indonesia aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan tatanan internasional yang adil.

Dalam hal ini, non blok bukan berarti pasif atau netral, tetapi berperan aktif dalam membentuk hubungan internasional berdasarkan keadilan dan kemanusiaan.

2. Peran Indonesia dalam GNB

Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika 1955 yang menjadi cikal bakal GNB.

Selain itu, Indonesia juga pernah menjadi ketua Gerakan Non Blok pada tahun 1992–1995, saat menyelenggarakan KTT GNB ke-10 di Jakarta.

Dalam perannya tersebut, Indonesia mendorong agar GNB lebih aktif dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan ekonomi, ketergantungan utang, dan dominasi globalisasi.

Mengapa Indonesia Memilih Politik Non Blok?

a. Mencegah Ketergantungan pada Negara Adidaya

Dengan tidak berpihak pada satu blok kekuatan, Indonesia dapat menjaga kemandirian politik dan tidak menjadi alat kepentingan negara besar.

Ini penting untuk menjaga kedaulatan nasional.

b. Menjaga Stabilitas Regional

Indonesia adalah negara besar di Asia Tenggara dan memiliki posisi strategis. Dengan politik non blok, Indonesia bisa menjadi penengah dalam konflik kawasan dan menjaga perdamaian regional.

c. Membangun Citra Sebagai Negara Damai

Politik non blok memperkuat citra Indonesia di dunia sebagai negara yang cinta damai dan berkomitmen pada diplomasi, bukan konfrontasi.

Implementasi Politik Non Blok Indonesia di Masa Kini

Meski Perang Dingin sudah berakhir, semangat politik non blok masih diterapkan dalam berbagai bentuk kebijakan luar negeri Indonesia, antara lain:

1. Netral di Tengah Persaingan AS vs China

Dalam konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia tetap menjaga jarak dengan tidak memihak salah satu.

Misalnya dalam isu Laut China Selatan, Indonesia bersikap tegas menjaga kedaulatan, tapi tetap membuka ruang diplomasi dengan semua pihak.

2. Aktif dalam Perdamaian Dunia

Indonesia aktif mengirim pasukan penjaga perdamaian (peacekeepers) PBB ke berbagai negara konflik seperti Lebanon, Kongo, dan Sudan.

Ini bentuk nyata dari prinsip aktif dalam politik luar negeri.

3. Kebijakan Luar Negeri Multilateral

Indonesia selalu memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam forum internasional seperti ASEAN, OKI, G-20, hingga PBB, dan tidak terjebak pada blok kekuatan tertentu.

Kritik terhadap Politik Non Blok

Meski memiliki banyak keunggulan, politik non blok juga memiliki tantangan:

- Kurangnya pengaruh dalam isu global, karena tidak memiliki kekuatan militer atau ekonomi kolektif.

- Internal GNB sering tidak solid, karena terdiri dari negara dengan kepentingan beragam.

- Dalam era multipolar saat ini, definisi “non blok” jadi kabur, karena banyak negara memiliki kerja sama ekonomi atau militer bilateral.

Namun demikian, politik non blok tetap dianggap strategi terbaik bagi negara seperti Indonesia yang ingin mempertahankan kedaulatan tanpa ikut terseret dalam konflik global.

Politik Non Blok adalah Cermin Jati Diri Indonesia

Politik non blok yang dipilih Indonesia bukan sekadar strategi luar negeri, tetapi cerminan jati diri bangsa Indonesia yang cinta damai, menjunjung kemandirian, dan berperan aktif dalam menciptakan dunia yang adil dan sejahtera.

Di tengah dunia yang kembali memanas karena persaingan geopolitik dan konflik global, pendekatan non blok yang bebas dan aktif masih sangat relevan.

Melalui prinsip ini, Indonesia dapat terus berdiri tegak di panggung dunia dengan menjaga kedaulatan, memperkuat diplomasi, dan menjadi jembatan perdamaian di tengah dunia yang terpecah.

Load More