Viral "Rampok Uang Negara" Ini Fakta-faktanya Hingga Wahyudin Moridu Dipecat

SuaraJakarta.id - Dewan Pimpinan Pusat PDIP memecat Wahyudin Moridu dari jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Pemecatan itu dilakukan usai viralnya video Wahyudin yang menyebut akan “merampok uang negara”.

Keputusan pemecatan dituangkan dalam surat resmi DPP dan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dijadwalkan berjalan dalam waktu dekat.

Kasus ini mencuat saat rekaman video berdurasi pendek memperlihatkan Wahyudin berada di dalam mobil sambil bercanda bersama seorang perempuan.

“Kita hari ini menuju Makasar menggunakan uang negara hahaha. Kita rampok saja uang negara ini kan, kita habiskan saja biar negara ini semakin miskin,” katanya dalam video yang beredar.

Pemecatan Wahyudin Moridu merupakan respons organisasi setelah DPD PDIP Provinsi Gorontalo melakukan klarifikasi dan mengirimkan laporan ke DPP.

"DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan, dan dalam waktu dekat segera dilakukan PAW," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komaruddin Watubun.

Wahyudin kemudian mengeluarkan video klarifikasi dan meminta maaf.

"Saya, Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, saya didampingi istri saya. Dengan ini, atas nama pribadi dan keluarga, saya memohon maaf atas video yang telah diviralkan di media sosial TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung masyarakat Gorontalo," katanya.

Berikut fakta-faktanya:

Baca Juga: PSI Resmi Berhentikan Anthony Winza dari Kursi Legislator DKI, Ini Penggantinya

1. Pemecatan Resmi

DPP PDI Perjuangan telah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Wahyudin Moridu dan meminta DPD Gorontalo melaksanakan prosedur PAW untuk mengisi kursinya. Proses administrasi partai dinilai telah berjalan sesuai mekanisme internal.

2. Buntut Video Viral

Dalam rekaman yang menyebar, Wahyudin menyebut akan “merampok” uang negara sambil tertawa. Potongan video tersebut menjadi sumber reaksi publik luas yang menilai pernyataan itu menyinggung dan merendahkan amanah publik.

3. Klarifikasi DPD dan Rekomendasi Etik

DPD PDIP Gorontalo melakukan klarifikasi lalu merekomendasikan tindakan organisasi ke DPP melalui komite etik dan disiplin, yang akhirnya mengarah pada keputusan pemecatan.