SuaraJakarta.id - Calon Wali Kota Tangerang yang juga putri Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, turut angkat bicara terkait polemik Omnibus Law Cipta Kerja.
Sebagai kader Partai Demokrat, Azizah mengatakan, dirinya turut sejalan dengan perwakilan partainya yang sempat walk out dalam Rapat Paripurna pengesahan UU Cipta Kerja di Gedung DPR RI, Senin (5/10/2020) lalu.
Menurutnya, keberadaan UU Cipta Kerja harus memperhatikan lebih banyak terhadap aspirasi masyarakat.
"Ada pasal-pasal yang khawatir merugikan masyarakat kelas bawah, terutama para buruh," kata Azizah saat pertemuan dengan awak media di posko bersama di Rawa Buntu, Serpong, Senin (12/10/2020).
Baca Juga:Usung Program Sejuta Kelor di Tangsel, Putri Wapres: Ini Bukan soal Magis
![Barisan polisi membentuk barikade untuk menahan massa demonstran yang menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law di Kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Kamis (8/10). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/10/09/16594-demo-tolak-omnibus-law-suaracomalfian-winanto.jpg)
Menurutnya, sebetulnya UU Cipta Kerja itu bukan ditolak secara keseluruhan. Melainkan, dapat disesuaikan dengan aspirasi masyarakat.
"Jadi nanti mungkin, penempatannya bahwa UU Cipta Kerja itu bukan dalam konteks di tolak secara keseluruhan. Tetapi tentu disesuaikan dengan aspirasi dari masyarakat. Sebagai kader Demokrat, tentu saya tegak lurus dari kebijakan Demokrat," ungkap Azizah yang menjabat Wasekjen DPP Partai Demokrat 2020-2025.
![[AFP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/10/08/18383-aksi-tolak-uu-cipta-kerja.jpg)
Diketahui, sejumlah elemen masyarakat, mulai dari buruh hingga mahasiswa, melakukan aksi tolak UU Cipta Kerja selama beberapa hari pada pekan lalu.
Aksi tersebut sempat berakhir ricuh di mana sejumlah massa merusak fasilitas umum. Seperti pembakaran Halte Transjakarta dan pos polisi di Jakarta.
Kontributor : Wivy Hikmatullah
Baca Juga:Tolak Uji Materi UU Cipta Kerja, Buruh: Percuma, yang Kita Lawan Presiden
