Akhirnya jangan salahkan masyarakat, tambah dia, jika banyak yang melihat rapat di luar kota dengan alasan Covid-19 ini hanya sebatas alasan untuk menutupi persoalan serapan anggaran.
"Karena dengan membahas APBD-P di luar kota, ada konsekuensi biaya perjalanan dinas, akomodasi, penginapan dan mungkin honor dan seterusnya. Mungkin alasan itu yang akan dilihat jika rapat di luar kota," tutur dia.
![Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/7/2020). [ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/07/29/77310-kantor-dprd-jakarta.jpg)
Sebelumnya, anggota DPRD memilih menggelar rapat membahas APBD-P DKI 2020 bersama Pemprov DKI Jakarta dan BUMD DKI Jakarta di Ruang Rapat Grand Cempaka Cipayung Bogor pada Rabu ini.
Saat dikonfirmasi, Pl) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Hadameon Aritonang menyebutkan bahwa pembahasan tersebut dilakukan di Bogor, bukannya di Kompleks DPRD DKI, adalah demi ruang terbuka mengantisipasi Covid-19.
Baca Juga:Libur Panjang Akhir Oktober, Vila di Puncak Dilarang Disewakan, Kenapa?
"Perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebarluasan Covid-19 saja," ujar Hadameon tanpa menjelaskan mengenai biaya yang dibutuhkan bagi rapat tersebut.
Dalam rapat itu, Hadameon mengatakan bahwa nantinya setiap jendela hotel yang merupakan milik BUMD PT Jakarta Tourisindo itu akan dibuka.
Sehingga sirkulasi udara menjadi lebih baik dan tidak menjadi klaster penularan Covid-19.
"Semua jendela-jendela kita buka. Kalau kantor kan tertutup semua tak ada jendela, kaca semua, kalau di sana kan bisa. (Lagi pula), hari ini saja rapatnya dengan mengundang mitra kerja bidang Komisi B yang terdiri dari beberapa BUMD dan beberapa SKPD," katanya. [Antara]
Baca Juga:Jelang Libur Panjang, Kawasan Puncak Diperketat, Vila Dilarang Disewakan
