SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasan tak bubarkan acara maulid Nabi Muhammad dan pernikahan yang digelar pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, Sabtu (14/11/2002) lalu. Hal itu dilakukan karena sengaja.
Anies lebih memilih untuk mendenda Habib Rizieq Rp 50 juta karena melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Anies menyatakan tindakannya tak membubarkan kerumunan dan hanya menjatuhkan denda sudah sesuai aturan. Ia bahkan mengklaim pihaknya sudah bertindak cepat atas peristiwa ini.
"Ketika terjadi pelanggar atas protokol kesehatan, maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI Jakarta menegakkan aturan," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11/2020).
Baca Juga:UAS Ungkap Alasan Pendukung Habib Rizieq Selalu Setia: Bukan Makanan
Anies lantas membandingkan tindakannya kepada kerumunan di daerah lain. Menurutnya tempat lain kerap membiarkan dan tidak menjatuhi sanksi apapun.
"Kita bisa saksikan di berbagai tempat, ada aktivitas-aktivitas kerumunan, apakah kemudian dilakukan tindakan? Jakarta memilih untuk melakukan tindakan," jelasnya.
![Acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Habib Rizieq Shihab, Jalan KS Tubun Raya, Petamburan III, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020). [Suara.com/Bagaskara Isdiansyah]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/11/14/16819-pernikahan-putri-habib-rizieq-shihab.jpg)
Sanksi denda kepada Rizieq diberlakukan karena mengacu kepada Pergub Pemprov DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Rizieq disebutkan juga melanggar Pergub Pemprov DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.
Mantan Mendikbud itu menyatakan dua aturan itu telah menjadi rujukan bagi pihaknya untuk bertindak.
Baca Juga:Orang Sengaja Bikin Kerumunan Dibilang Pembunuh, Mahfud MD Sindir Rizieq?
"Itu lah fungsi dari pemerintah. Pemerintah menjalankan sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya diatur di mana? Ada Peraturan Gubernur dan itu yang menjadi rujukan," pungkasnya.
