SuaraJakarta.id - Pemerintah diminta segera merespons tuntutan pengrajin tempe dan tahu terkait kenaikan harga kedelai yang mengakibatkan mereka mogok kerja. Tindakan pemerintah diperlukan guna menjamin kelangsungan para pengrajin agar dapat terus memproduksi tempe dan tahu tanpa perlu khawatir.
"Pemerintah harus segera merespons tuntutan pengrajin tahu tempe sehingga pengerajin tetap melakukan usahanya tanpa was-was akan pasokan. Soal kenaikkan harga harus disesuaikan karena harga tergantung dari negara eskportir," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan saat dihubungi, Senin (4/1/2021).
Terkait ketergantungan kedelai impor, Daniel mengingatka perihal pemerintah yang sejak 2016 menargetkan swasembada kedelai pada tahun 2020. Namun, kata dia, faktanya sampai saat ini target tersebut masih jauh dari harapan.
Daniel menuturkan, diperlukan grand startegi dalam mengatasai masalah kedelai. Di mana dalam jangka pendek pemerintah harus segera memantau fluktuasi harga dengan memastikan bahwa stok yang sudah ada di gudang-gudang agar tidak dijual di pasaran dengan harga yang tinggi.
Baca Juga:Tengku: Pengrajin Tahu Tempe Mogok Produksi, Sabar, Mau Apalagi?
"Jika pemerintah bisa mensubsidi harga kepada pengerajin akan sangat baik, namun jika tidak paling tidak pasokan tidak terganggu," ujar Daniel.
Sebelumnya Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan meminta langkah kebijakan yang cepat dan tepat guna mengatasi pangkal persoalan aksi mogok produsen tahu tempe di berbagai daerah.
Johan mengatakan prihatin atas meroketnya harga kedelai yang berdampak serius terhadap kelangsungan usaha dari ribuan UKM serta terjadinya mogok produksi produsen tahu dan tempe.
Menurut dia, lonjakan harga kedelai disebabkan karena ketergantungan dengan impor dan lemahnya tata kelola perniagaan kedelai lokal.
"Saat ini pemerintah harus sadar bahwa ketergantungan impor pasti berdampak serius terhadap stabilitas harga dan ketahanan pangan kita," kata Johan, hari ini.
Baca Juga:Harga Kedelai Meroket, Bagaimana Imbasnya Terhadap Inflasi?
Untuk mengatasi gejolak harga kedelai saat ini, Johan mendorong agar segera memberdayakan para petani kedelai lokal serta mengelola harga jualnya agar tidak kalah bersaing dengan produk impor.
Pemerintah diharapkan segera mengambil kebijakan stabilisasi harga kedelai untuk menyelamatkan keberlangsungan usaha dari produksi tahu dan tempe.
"Apalagi pada masa pandemi ini harus ada prioritas untuk membantu ribuan usaha kecil menengah berbasis pemberdayaan produk lokal agar ekonomi nasional segera pulih," ujar Johan.
Ia mengingatkan realisasi luas panen tanaman kedelai selama 2020 hanya mencapai 40,04 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu memberikan perhatian serius kepada petani kedelai lokal dan fokus mengembangkan kawasan komoditas kedelai terutama kawasan utama kedelai di empat provinsi, yakni Jatim seluas 78.937 hektare, Jateng seluas 39.248 hektare, Jabar seluas 37.393 hektare serta NTB seluas 30.864 hektare.
"Saya minta pemerintah segera melakukan langkah pengembangan kawasan utama kedelai seluas 127.419 hektare untuk peningkatan produktivitas dan melakukan ekstensifikasi agar kita tidak lagi tergantung dengan impor kedelai," katanya.
