SuaraJakarta.id - Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan (Bawaslu Tangsel) menyesalkan adanya pembukaan kotak suara Pilkada Tangsel 2020.
Pasalnya, pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Kota Tangsel dilakukan tanpa adanya perintah dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhamad Acep menyayangkan sikap KPU yang membuka membuka kotak suara itu.
Menurutnya, pembukaan kotak suara itu tidak perlu dilakukan karena tidak berkaitan dengan tuntutan gugatan pemohon di MK terkait sengketa Pilkada Tangsel 2020.
Baca Juga:Cerita Pengelola Makam Covid-19 TPU Jombang, Seminggu Pinjam Rp 15-20 Juta
"Ya pemahaman kami itu ya harusnya KPU menunggu perintah MK. Karena kita tahu, pemohon itu tidak mempersoalkan perselisihan hasil suara. Hal yang dipersoalkan itu hanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masivve (TSM). Kan pelanggaran itu yang digugat oleh pemohon. Tidak perlu pembukaan kotak suara, kecuali MK meminta ke KPU untuk mengambil dokumen apa yang ada di dalam kotak suara tersebut," kata Acep saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (26/1/2021) malam.
Diketahui sebelumnya, KPU Kota Tangsel membuka 10 kotak suara dari tiga TPS, di GSG Kecamatan Pondok Aren, Senin (25/1/2021).
Pembukaan itu dilakukan untuk mengambil salah satu berkas yang dijadikan alat bukti menghadapi persidangan di MK, Jumat (29/1/2021) mendatang.
Acep mengaku, saat pembukaan kotak suara itu dirinya pun turut hadir mengawasi. Tetapi tidak mencegah.
Meski begitu, dia mengklaim, sudah memberikan saran agar KPU tak membuka kotak suara tersebut.
Baca Juga:Pegawai Pemkot Tangsel Positif Covid-19 Melonjak, Terbanyak di Disperkimta
"Kami hadir dalam melakukan pengawasan. Kita sudah memberikan saran ke KPU. Lalu KPU mengatakan, ini hasil rakor mereka dan lawyer. Mereka lebih mengikuti saran lawyer ketimbang saran dari Bawaslu," ungkap Acep.
- 1
- 2