"Bahwa oleh karena barang-barang milik pribadi yang disita termohon tidak sesuai prosedur dan melawan hukum, karena tidak mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, maka sudah sewajarnya jika penyitaan tersebut dinyatakan tidak sah," jelas dia.
Sidang praperadilan ini rencananya akan kembali berlangsung pada Selasa (2/2/2021) besok. Agenda sidang tersebut beragendakan jawaban dari pihak termohon, yakni Bareskrim Polri.
"Tanggal 1 Februari 2021 pembacaan permohonan. Besok tanggal 2 Februari 2021 jawaban termohon," kata hakim Siti.
Baca Juga:Kasus Laskar FPI Dibawa ke Pengadilan Internasional, Kompolnas: Tak Tepat
