Tak Ada Operasi Yustisi, Pemprov DKI Prediksi Jumlah Pendatang Baru Menurun Dibandingkan Tahun Lalu

SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprediksi jumlah pendatang baru di tahun 2025 mengalami penurunan. Hal ini diperkirakan terjadi karena sejumlah faktor.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan biasanya pendatang baru kebanyakan bakal tiba bersamaan dengan pulangnya para pemudik.

Diperkirakan tahun ini jumlah pendatang baru berkisar 10 ribu sampai 15 ribu orang.

"Berdasarkan perhitungan kami (Disdukcapil DKI Jakarta) sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 Jiwa pendatang baru akan datang ke Jakarta pada musim pasca hari raya tahun ini," ujar Budi kepada wartawan, Jumat (4/4/2025).

Baca Juga:Pemprov DKI Jakarta Cairkan KJP Plus Tahap I tahun 2025

Budi menyebut angka prediksi itu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Ia menerangkan pada tahun 2024 lalu, pendatang baru di Jakarta berjumlah 16 ribu orang.

"Jumlah pendatang pasca hari raya tahun 2024 sebesar 16.207 jiwa, turun sekitar 37,47 persen dari tahun 2023 yaitu sebesar 25.918 jiwa. Sedangkan tahun ini pendatang baru sekitar sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 jiwa," jelasnya.

Lebih lanjut, Budi kemudian mengimbau pendatang baru tak datang ke Jakarta tanpa persiapan. Jika ingin mengadu nasib di Ibu Kota, maka harus ada kepastian tempat tinggal dan pekerjaan.

"Kepada para pendatang, diimbau sudah memiliki kepastian tempat bekerja atau setidaknya memiliki ketrampilan serta jaminan tempat tinggal, agar dapat berkontribusi Bersama-sama membangun kota Jakarta," pungkasnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku tak akan menggelar operasi yustisi untuk membatasi jumlah orang masuk ke Jakarta setelah mudik lebaran Idulfitri 1446 Hijriah. Ia mengaku akan mempersilakan siapapun untuk datang ke Jakarta.

Baca Juga:Panen Raya di 30 Lokasi di Jakarta Barat Hasilkan Ratusan Kilogram Ikan dan Sayuran

Operasi yustisi sempat dijalankan pada era eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hanya warga yang memiliki KTP Jakarta atau bekerja di ibu kota yang boleh datang ke Jakarta.

Kebijakan ini disetop pada era eks Gubernur Anies Baswedan yang tak lagi menggelar operasi yustisi. Namun, Pramono mengaku akan membuat semacam pengaturan.

"Jakarta di bawah kepemimpinan saya pasti terbuka, lebih ramah, tetapi juga dengan ketegasan," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/3/2025).

Meski demikian, Pramono belum mau membeberkan pengaturan yang akan dilakukan nanti lantaran baru akan membahas hal ini bersama jajarannya besok.

"Maka kami belum merumuskan itu karena besok baru akan kami rapatkan untuk itu, besok hari Selasa," ucapnya.

Pramono mengakui, Jakarta masih memiliki daya tarik bagi masyarakat di berbagai daerah sebagai tempat untuk mengadu nasib. Tak heran, setiap musim mudik banyak perantau yang mengajak kerabat ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.