SuaraJakarta.id - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali resmi berlaku pada, Sabtu (3/7/2021) kemarin.
PPKM Darurat Jawa-Bali yang berlangsung hingga 20 Juli mendatang, ditujukan untuk menekan penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali untuk menjaga keselamatan rakyat dari penyebaran COVID-19 yang tinggi akhir-akhir ini.
"Dengan semakin tingginya kasus COVID-19 maka dilakukan pembatasan pergerakan orang. Memang tidak nyaman tapi ini semua untuk menjaga keselamatan rakyat sebagai hukum yang tertinggi," kata Sigit, Minggu (4/7/2021).
Baca Juga:Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup Selama PPKM Darurat
Kapolri bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meninjau Posko PPKM Darurat di Kelurahan Jati Cempaka, Pondok Gede, Bekasi.
Di sela-sela tinjauan PPKM Darurat di Bekasi, Sigit mengatakan upaya membatasi kegiatan masyarakat harus dilakukan pemerintah demi mengurangi lonjakan kasus pandemi COVID-19 di Tanah Air.
Data pemerintah menunjukkan ada penambahkan sebanyak 27.913 kasus baru COVID-19 pada Sabtu (3/7).
Adanya penambahan itu jumlah kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.256.851 orang, terhitung sejak diumumkan pada 2 Maret 2020.
"Karena itu masyarakat harus tetap di rumah," ujar Sigit.
Baca Juga:Ini Daftar Penyekatan 29 Jalan Tol di Zona PPKM Darurat Jawa Bali
Kapolri menambahkan, pengetatan aktivitas masyarakat lewat PPKM Darurat harus dibarengi dengan pelaksanaan vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd imunitty.
- 1
- 2
