SuaraJakarta.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI-Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengaku menemukan saluran air di pemukiman yang masih sangat bermasalah. Menurutnya hal ini akan berbahaya karena aliran air akan terhambat dan bisa meluap berujung banjir.
Salah satu saluran air bermasalah, kata Kenneth, berlokasi di Jalan Penyelesaian Tomang 3, Gang Kutilang Blok 101 RT 01/10 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Lokasi ini memang sudah menjadi langganan banjir tiap tahunnya.
Saluran air di wilayah tersebut disebutnya sangat kecil, tidak proporsional, dan mampet karena banyaknya sampah yang menyumbat tali air.
"Banyak aduan masyarakat soal saluran air tidak tersentuh oleh Pemkot maupun Pemprov DKI Jakarta. Jadi bayangkan kalau saluran air ini mampet dan tidak berfungsi dengan baik, permasalahan untuk penanggulangan banjir akan menemukan jalan buntu," ujar Kenneth kepada wartawan, Minggu (21/11/2021).
Baca Juga:Satpol PP Jaksel Siap Tertibkan Bangunan Kafe di Atas Saluran Air Kawasan Kemang
Hasil temuannya yang paling parah, banyak warga di permukiman padat penduduk maupun di perumahan elite membangun pekarangan untuk pagar hingga parkir mobil di atas saluran air dan menutupnya dengan coran beton yang luput dari pengawasan Pemprov DKI. Akibatnya, petugas kesulitan untuk melakukan pembersihan atau melakukan pengerukan lumpur.
"Memangnya boleh ya kalau saluran air di tutup atau dimatikan fungsinya seperti itu? Jika saluran air tidak berfungsi dengan baik dan banyak beralih fungsi menjadi hunian, sampah yang ada sulit dibersihkan atau saluran air di matikan fungsinya dengan cara di cor beton," kata Kenneth.
Tindakan ilegal ini disebutnya hanya akan membahayakan warga karena bisa berujung banjir. Ia pun meminta hal ini diawasi secara ketat oleh Pemprov DKI.
Akibatnya bila hujan, air tidak dapat mengalir dengan lancar sehingga meluap ke jalan dan ke rumah-rumah warga. Problem-problem seperti itu seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemprov DKI," jelasnya.
Dia menyebut saluran air ini sudah menjadi kebutuhan vital untuk menjadi sarana pembuangan dan pengaliran air sehari-hari. Perlu ada pengawasan ekstra dari pemerintah agar memastikan aliran air tidak terhambat.
Baca Juga:Berdiri di Atas Saluran Air, Pemilik Kafe di Kemang Dikasih Waktu Bongkar Bangunan
"Permasalahan saluran air di permukiman padat penduduk ini saya perhatikan, jarang sekali mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov DKI, padahal ini bisa menjadi salah satu kunci untuk menanggulangi banjir yang melanda DKI Jakarta," jelasnya.
Pengawasan saluran air ini disebutnya harus menjadi prioritas. Apalagi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki puncak musim hujan pada bulan Januari dan Februari 2022.
Meski bahaya banjir sudah mengancam, Kenneth mengakui banyak permohonan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), dan juga laporan Cepat Respon Masyarakat atau Citizen Relation Management (CRM), tidak pernah terakomodir dengan baik oleh Pemkot maupun Pemprov DKI Jakarta.
"Kemudian banyak sekali saluran air di perkampungan maupun di perumahan padat penduduk tidak tersentuh oleh Pemkot maupun Pemprov DKI Jakarta. Lalu hasil permohonan Musrenbang serta CRM itu juga tidak terakomodir dengan baik," imbuhnya.
