SuaraJakarta.id - Bagaimana nasib MRT setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Nusantara? Ke depan Jakarta fokus menjadi kota pusat ekonomi dan bisnis skala global.
Pada pembangunan fase 1 lalu membuktikan bahwa hadirnya MRT menimbulkan efek ganda terhadap kontribusinya bagi suatu kawasan, bukan hanya secara pengembangan ekonomi dari sebuah kawasan, tapi juga memberikan manfaat lain yang bisa dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat.
Maka sepanjang jalur Balaraja menuju Cikarang, ada 49 kawasan yang dilalui jalur MRT Jakarta berpotensi menjadi kawasan urban regeneration dengan metode Transit Oriented Development (TOD).
Selain itu, pencapaian visi pembangunan berkelanjutan 2030 turut dicanangkan dengan konsep zero emisi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan di pembangunan jalur MRT Jakarta tersebut.
Baca Juga:Tak Ada Alasan ASN Tolak Pindah ke Ibu Kota Negara Baru, Menteri Tjahjo: Hukumnya Adalah Wajib!
Hal ini turut menjadi perhatian, sehingga William mengatakan jalur MRT yang menghubungkan tiga provinsi ini menargetkan potensi penggunaan listrik surya atap untuk jalur melayang sebesar 30 Mega Watt peak (MWp).
Kemudian juga, seiring dengan adanya rencana integrasi transportasi di Jakarta pada 2022, nantinya masyarakat dapat lebih mudah menjangkau stasiun MRT Jakarta tersebut secara langsung dari kantong-kantong permukiman mereka, menggunakan pilihan transportasi massal yang dirasa paling cepat atau paling efisien dalam tarif berdasarkan sistem Jaklingko.
Pembangunan MRT fase tiga akan dibagi menjadi tiga bagian. Rinciannya adalah mulai dari bagian pertama yang menghubungkan Ujung Menteng-Kalideres sepanjang 33,8 km, bagian kedua yang menghubungkan Cikarang-Ujung Menteng sepanjang 21,9 km dan bagian ketiga Balaraja-Kalideres sepanjang 28,4 km.
Tahap pertama dari Ujung Menteng ke Taman Anggrek sepanjang 23,1 km dan tahap kedua dari Taman Anggrek ke Kembangan sepanjang 10,8 km.
MRT Balaraja ke Cikarang
Proyeksi itu rupanya mengilhami konsep pengembangan transportasi massal modern, nyaman dan terintegrasi yang dirancang PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.
Baca Juga:ZBRA Sah Ganti Nama Jadi PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Salah satunya dalam rancangan konsep pembangunan MRT fase 3 yang membentang dari Banten-DKI Jakarta-Jawa Barat dengan panjang mencapai 87 kilometer (km), dari Balaraja ke Cikarang.
Konsep pengembangan jalur MRT Jakarta timur ke barat itu akan berbeda dengan pembangunan jalur MRT utara ke selatan (fase 1 dan 2).
Apabila MRT jalur utara ke selatan berorientasi kepada penyelesaian proyek (project oriented), maka untuk jalur timur ke barat nanti akan menerapkan orientasi koridor (corridor oriented).
Maksudnya, pengembangan jalur MRT Jakarta dari timur ke barat itu nanti tidak hanya memanusiakan mobilitas penumpang yang diperkirakan mencapai 1,2 juta per hari di tiga depo yang akan dibangun, baik dengan adanya jalur pejalan kaki yang lebih teduh, nyaman, serta akses yang mudah penggunaannya.
Tapi secara paralel, pembangunan konstruksi MRT itu juga diharapkan meningkatkan kualitas perancangan kanal-kanal kota sebagai fitur estetika dan wajah jalan di dalam kawasan serta terintegrasi dengan ruang terbuka hijau.
Proyek ini dinilai bakal menelan biaya yang sangat besar, bahkan bila dihitung-hitung secara kasar dengan asumsi ekonomi saat ini diperkirakan biayanya mencapai sekitar Rp160 triliun.
Sejauh ini sudah ada sejumlah lembaga yang menyatakan minat antara lain Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), bahkan yang terbaru pemerintah Inggris pun ingin ikut serta.
Inggris menyatakan minatnya baru-baru ini dalam pertemuan Menteri Perdagangan Internasional Inggris dengan direksi MRT Jakarta.
PT MRT Jakarta juga melakukan inovasi bisnis sehingga dapat menghimpun kontribusi swasta dari konsep "land value capture" dan "naming rights".
Secara singkat, land value capture merupakan nilai potensi sebuah kawasan jika dilalui oleh MRT.
Pendekatan land value capture ini dapat mengedepankan bisnis gaya hidup (lifestyle business).
Sedangkan hak penamaan adalah hak yang diberikan kepada perusahaan yang bekerja sama dengan MRT.
Pada kesempatan itu, William mengumumkan bahwa Stasiun Fatmawati beralih namanya menjadi Fatmawati Indomaret.
Selain itu, stasiun-stasiun yang sudah ada kerja sama naming rights selain Stasiun Fatmawati Indomaret adalah Stasiun Lebak Bulus Grab, Blok M BCA, Stasiun Istora Mandiri dan Stasiun Setiabudi Astra.
Dia menyampaikan, saat ini masih ada beberapa stasiun MRT yang belum mengadakan kerja sama hak penamaan.
Stasiun-stasiun itu antara lain Stasiun Cipete Raya (yang letaknya berada setelah Stasiun Fatmawati), Stasiun Haji Nawi, Blok A, ASEAN, Senayan dan Bendungan Hilir.
Menurut dia, pada awal tahun ini, PT MRT Jakarta melakukan penjajakan dengan sejumlah perusahaan terkait kerja sama naming rights stasiun, antara lain sejumlah Badan Usaha Milik Negara, perusahaan rintisan yang menjadi "unicorn", serta bank.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan selama pandemi, MRT mendapatkan keuntungan yang baik dengan bisnis yang ada di luar penjualan tiket ini.
Karena itu, meskipun ada penurunan pendapatan dari tiket kereta MRT pada Februari 2022 akibat penurunan jumlah penumpang selama pandemi Covid-19, namun MRT masih memperoleh MRT di luar tiket mencapai Rp453 miliar.
Sumbernya tak lain adalah dari periklanan, bisnis MRT, penamaan stasiun dan aset yang dimiliki di stasiun, serta pembukaan "co-working space".
Tentunya jumlah penumpang MRT diharapkan bisa terus naik seiring dengan penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jakarta nanti.
Hal itu agar pendapatan dari penumpang juga berkonstribusi signifikan bagi perseroan. (Antara)
