SuaraJakarta.id - Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana memisahkan tempat duduk antara penumpang perempuan dan pria di angkutan kota atau angkot. Rencana itu bertujuan mencegah pelecehan seksual di dalam transfortasi umum.
Sejumlah masyarakat, khususnya perempuan menyambut baik kebijakan itu. Namun pemerintah DKI Jakarta diminta mematangkan penerapannya di lapangan, mengingat ruang di angkot yang terbatas. Dikhawatirkan mempengaruhi pendapatan para sopir angkot.
"Kalau laki-lakinya banyak perempuannya dikit, pembedaan tempat duduknya bagaimana? Model aturannya sih yang harus jelas. Soalnya ruang di angkot itu kecil kan, mau di taroh di sebelah mana lagi," kata Susi, pengguna angkot saat ditemui Suara.com di Halte Bus Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (13/7/2022).
Meski demikan, perempuan 30 tahun ini menyambut baik rencana pemerintah DKI Jakarta itu. "Kalau dari segi konsumen yang pakai angkot, ya saya menyambut positif," ujarnya.
Sementara itu, Devi (26), juga menyambut baik wacana pemerintah DKI Jakarta. Dia mengungkapkan beberapa kali mendapati penumpang yang tidak sopan.
"Kadang kalau ada lawan jenis disebelah suka ada modus-modus gitu kan, pegang-pegang. Kalau dipisah gitu kita lebih aman, kalau saya positif sih, mendukung," tuturnya.
Rudi seorang pria 26 tahun sependapat dengan Susi dan Devi. Diakuinya pelaku pelecehan seksual yang terungkap kebanyakan pelakunya laki-laki.
Namun sebagai pengguna angkot atau transfortasi umum lainnya, dia juga merasa tidak nyaman saat berdempet-dempetan dengan lawan jenis.
"Karena kita laki-laki jujur, kurang nyaman juga kalau duduk dempetan dengan lawan jenis. Apalagi kalau angkotnya padat kan," katanya.
Baca Juga:Parkir Sembarangan, Lebih dari 40 Unit Mobil Diderek Dishub DKI Jakarta
Ketidaknyaman itu dicontohkannya ketika harus mengambil sesuatu dari kantonya, saat situasi angkutan sedang padat.
"Kayak sebenarnya kita enggak ada maksud apa-apa. Tapi kita mau ambil HP, yang disebelah kita kesenggol. Khawatirnya dipikir kita mua modus, padahal enggak," kata Rudi.
Walau mendukung kebijaka ini, Rudi meminta pemerintah DKI Jakarta untuk membahasnya lebih matang lagi, sehingga tidak berdampak terhadap pendapatan sopir angkot.
"Harus dipastikan, apakah kebijakan ini berdampak ke pendapatan sopir angkotnya. Karena ruangnya sempit, kalau misalnya tempat duduk cewek penuh, tempat cowok ada beberapa yang enggak keisi, masa enggak boleh naik. Ini sih yang perlu dipertimbangkan lagi," ujarnya.
