SuaraJakarta.id - Sejak dahulu Indonesia selalu memegang prinsip bebas aktif di hubungan internasional. Dengan prinsip tersebut, Indonesia memilih untuk mengedepankan gerakan nonblok. Salah satu cara yang akan terus dijalankan oleh Indonesia adalah dengan terus menjalankan prinsip bebas aktif tersebut dan untuk wilayah regional, Indonesia memegang teguh "politik teman baik".
Namun, meski memilih menjadi negara netral, Indonesia dihadapkan pada sejumlah ancaman dan tantangan yang perlu diantisipasi dengan bijak. Sebab Indonesia berada di kawasan Asia Pasifik yang saat ini menghadapi dinamika geopolitik yang semakin kompleks dengan kehadiran berbagai aktor, termasuk China, serta perkembangan baru-baru ini seperti kemitraan keamanan AUKUS (Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat).
Untuk itu, kewaspadaan pun harus ditingkatkan dengan kesiapan pertahanan negara. Salah satu instrumennya adalah dengan mempersiapkan anggaran pertahanan yang memadai, dan itu pelan-pelan sedang dilakukan.
Pada 2024, anggaran pertahanan yang disalurkan ke Kementerian Pertahanan mencapai Rp139 triliun. Angka tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, seperti 2023 yang memiliki anggaran pertahanan Rp134 triliun, 2022 yang memiliki anggaran pertahanan Rp133 triliun, dan 2021 yang memiliki anggaran pertahanan Rp136 triliun.
Baca Juga:Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Ketum Gerindra Prabowo Subianto: Lebih Demokratis
Hal-hal tersebut tentu menjadi penting. Sebagai negara yang terletak di persimpangan jalur perdagangan dan geopolitik penting, Indonesia dihadapkan pada sejumlah hal yang memerlukan perhatian dan penanganan yang bijak.
Ketegangan maritim, terutama terkait klaim wilayah di Laut Cina Selatan, pun menjadi salah satu tantangan utama bagi Indonesia karena dapat menciptakan ketidakstabilan dan menimbulkan risiko konflik. Begitu pula dengan upaya ekspansi militer dari beberapa negara di Asia Pasifik juga dapat menciptakan kekhawatiran keamanan bagi Indonesia. Peningkatan aktivitas militer dan strategisasi regional pun dipandang dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan.
"Pertahanan, keamanan negara, hingga geopolitik, menjadi gagasan ide debat Capres ketiga lalu, sangatlah menarik. Karena penguatan pertahanan adalah kunci untuk menjaga kedaulatan Indonesia," cetus Sekjen Relawan Prabowo (REPRO), Arya Sadhana. Dengan pertahanan yang baik, Indonesia bisa mengelola sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya alam melimpah yang dimiliki Indonesia. Hal tersebut pada akhirnya akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
Itulah sebabnya, disaat seperti ini kehadiran pemimpin yang tegas dan visioner seperti Prabowo Subianto menjadi sangat diperlukan. Prabowo Subianto, lanjut Arya Sadhana, dipandang sebagai sosok pemimpin lengkap yang bisa membawa Indonesia bukan hanya menjawab tantangan yang ada, tapi membawa Indonesia naik tingkat menjadi bangsa besar.
Dengan pengalaman panjangnya baik sebagai militer atau pejabat sipil, Prabowo Subianto diyakini mampu menjawab dinamika yang ada di kawasan. Dengan kemampuannya, Prabowo diyakini para Pemilih Pandai mampu menjaga keseimbangan antara hubungan dengan China, AUKUS, dan negara-negara lainnya seraya meningkatkan kerja sama regional dan memperkuat peran dalam organisasi regional agar dapat membantu mengelola dan membangun keamanan bersama.
Baca Juga:Soal Kriteria Pemimpin versi Jokowi, Kepala BIN Berseloroh: 100 Persen Identik Prabowo
Kelihaian diplomasi Indonesia di bawah arahan Prabowo Subianto dalam beberapa tahun terakhir membuahkan hasil seperti berbagai kerjasama militer antara Indonesia dengan Australia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Tak hanya itu, Prabowo Subianto juga berhasil mengamankan sumbangan 15 kendaraan taktis Armoured Personnel Carrier (APC) untuk TNI dari Australia dan lisensi untuk memproduksi kapal tempur Inggris di Indonesia, yaitu kapal tempur tipe fregat Arrowhead 140, yang rencananya akan diproduksi sebanyak dua kapal oleh PT PAL di Surabaya dan ditargetkan selesai pada tahun 2026.
