SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerbitkan QR Code untuk pembelian gas LPG 3 Kg. Hal ini dilakukan agar subsidi yang diberikan untuk komoditas itu bisa tetap tepat sasaran.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Suharini Eliawati. Dengan pembelian lewat QRIS, maka pihaknya dengan mudah menerima data pembeli.
Namun, ia menyebut program ini masih berupa rencana di tengah-tengah polemik distribusi gas LPG 3 Kg.
"Kemudian tadi saya katakan, bagaimana bisa tahu yang membeli dalam jumlah banyak itu siapa? Kami berkenan memberikan rencana. Kalau kemudian semua transaksi dilakukan secara QRIS, ataupun secara perbankan, tentu itu bisa lebih ditrisi," ujar Eli dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI, Senin (10/2/2025).
Baca Juga:Tinjau Pangkalan LPG 3 Kg di Kramat Jati, Pj Gubernur Pastikan Harga Eceran Tetap Rp16 Ribu
Menurut Eli, selain data pembeli, jumlah gas LPG 3 Kg yang dibeli juga bisa ketahuan. Sebab, konsumen rumah tangga tak akan mungkin membeli gas dalam jumlah banyak
"Tidak mungkin dong kalau hanya ibu rumah tangga membeli tujuh tabung gas. Misalnya begitu," jelasnya.
"Kalau memasak normal, ibu-ibu dengan dua anak suami istri, empat atau enam, katakanlah. Dua minggu saya hanya butuh satu kok untuk tabung gas, dengan ukuran tiga kilo," jelas Eli menambahkan.
Kemudian, ia juga kebijakan penggunaan QRIS ini juga akan diatur untuk pembelian bagi kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pihaknya masih merumuskan kebijakan agar subsidi tak salah sasaran ke pengusaha besar.
"Kalau kemudian ada satu, saya dan banyak orang membeli dalam bentuk yang jumlah banyak, dengan pakai QRIS, itu kan bisa kita lihat. Benar nggak ya dia untuk UMKM," ucapnya.
Baca Juga:DPRD Jakarta Usul Lakukan Operasi Pasar Untuk Cegah Kelangkaan Gas LGP 3 Kg
"Kalau UMKM, sekarang ini kan banyak juga UMKM-UMKM yang tidak harus ke warung. Dia berusahanya di rumah. Itu nanti menjadi bagian dari perencanaan kita," sambungnya memungkasi.
