Lelang Jabatan PITS Hanya 'Seremoni'? Pengamat Sebut Restu Politik Gerindra Jadi Tiket Utama

SuaraJakarta.id - Proses seleksi terbuka (open bidding) untuk jajaran Direktur Operasional, dan Direkrut Umum Perseroda PITS, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memanas.

Di balik uji kompetensi yang tampak formal, pertarungan sesungguhnya diduga lekat dengan kepentingan politik, terutama dalam perebutan kursi strategis Komisaris Perseroda PITS yang sebelumnya diisi oleh 'orang dekat' Airin Rachmi Diany yang terafiliasi partai Golkar, 

Kini, dengan pergeseran kekuasaan di Tangerang Selatan, Partai Gerindra diprediksi memiliki peluang terbesar untuk menempatkan orangnya di posisi vital tersebut.

Sorotan utama tertuju pada perebutan kursi komisaris, di mana salah satu dari lima kandidat, Muhamad Taslim, secara terbuka mengakui pernah menjadi calon legislatif dari Partai Gerindra pada Pemilu 2024.

Baca Juga:Adu Kuat Gerindra Vs Golkar Berebut Kursi Komisaris PITS, Pengamat: Restu Politik Tiket Utama

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Selatan saat ini, Benyamin Davnie, merupakan kader Partai Gerindra. Koneksi inilah yang menurut pengamat menjadi "tiket utama" dalam seleksi ini.

Pengamat politik dan kebijakan publik dari Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menyoroti bahwa proses lelang jabatan di perusahaan pelat merah seringkali tak bisa lepas dari restu politik penguasa. Menurutnya, uji kelayakan dan kepatutan yang digelar hanyalah formalitas.

“Kalau mau jujur orang-orang yang menduduki komisaris direktur BUMD Tangsel itu memang restu politik nggak usah ditutup-tutupin kalaupun ada misalnya Open bidding profiling screening itu hanya sebenarnya seremoni yang terpenting adalah investasi jumbo ini harus dikawal oleh orang-orang yang profesional,” katanya.

Adib menegaskan bahwa afiliasi dengan partai politik penguasa menjadi faktor penentu. Dengan Gerindra sebagai partai yang menaungi Wali Kota Tangsel saat ini, ia memprediksi hasilnya sudah bisa ditebak.

“Saya memastikan dan memprediksi berpeluang besar terutama Gerindra kan partai kuat sekarang, partai berkuasa, enggak jauh-jauh bahwa orang yang bakal duduk itu pasti ada representasi dari kepentingan politik-politik kita itu pasti mereka saling berkolaborasi,” beber Adib.

Baca Juga:Gerindra Usulkan Nafif Laha Untuk Dampingi Bupati Dhito di Pilkada 2024

Ia bahkan menyebut bahwa pemenang dari seleksi ini kemungkinan besar sudah ditentukan sebelumnya.

“Seleksi itu hanya seremonial sebenarnya pemenangnya yang bakal duduk itu sudah ada kalau saya mengatakan realitas politik hari ini yang menjadi skala prioritas pasti orang yang punya afiliasi dengan partai penguasa,” tambah Adib.

Sementara itu, kandidat komisaris Muhamad Taslim tidak menampik latar belakang politiknya. "Kemarin memang saya ikut kontestasi pemilihan calon legislatif daerah Kota Tangerang Selatan. Memang saat itu saya sedang mendapat lamaran dari Partai Gerindra. Dan saat ini saya tidak aktif di Partai Gerindra sejak selesai pencalonan," ungkapnya.

Taslim menawarkan visi pelayanan prima dan akuntabilitas jika terpilih. "Yang pertama yang kita tawarkan adalah pelayanan prima bang. Jadi masyarakat Kota Tangerang Selatan ini sangat membutuhkan distribusi air yang besi dan layak untuk digunakan," katanya.

Proses Seleksi Dinilai Tak Transparan

Di tengah kuatnya aroma politis, proses seleksi ini juga mendapat catatan kritis dari praktisi hukum. Praktisi Hukum dari Universitas Pamulang (Unpam), Suhendar, menilai ada permasalahan serius dalam hal transparansi, terutama terkait pembentukan panitia seleksi yang terkesan tertutup.

“Ini yang tidak transparan, pertanyaannya adalah siapa aja dari panitia seleksi yang berasal dari unsur lembaga independen atau perguruan tinggi, ini saja tidak dapat dijelaskan. Hari ini bisa kita lihat sangat tergesa-gesa dan ketika jadwalnya saja tidak terpublikasi maka itu menunjukan tidak ada perencanaan yang baik," tutur Suhendar.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan intelijen daerah dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak rekam jejak para calon, sebuah proses yang hingga kini belum terlihat jelas penerapannya.

“Terakhir tentu saja UKK ini sangat disyaratkan untuk melibatkan intelejin daerah atau PPATK ini penting untuk melihat rekam jejak calon tersebut. Apakah sudah sejauh itu, bagaiamana prosesnya itu kira-kira menjadi catatan apakah panitia nanti pada akhirnya menghasilkan calon yang berkualitas atau tidak itu sangat tergantung dari tim seleksinya,” pungkasnya.

Para calon sendiri telah menjalani asesmen kompetensi di Pusat Layanan Psikologi (PLP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Senin-Selasa (21-22) Juli 2025. Namun, dengan kuatnya prediksi "restu politik", publik kini menanti apakah hasil akhir seleksi akan sejalan dengan analisis para pengamat.

Kontributor : Wivy Hikmatullah